Pengusaha Hotel di Bogor Diminta Antisipasi Pemindahan Ibu Kota Negara

BOGOR - Pemkot Bogor meminta industri perhotelan perlu mengantisipasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Sebab, rencana pemindahan tersebut akan berdampak pada okupansi pengunjung yang rutin menginap di Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, Kota Bogor yang secara geografis sangat dekat dengan ibu kota selama ini, tentunya banyak mendapat keuntungan dan manfaat secara ekonomi dari Jakarta."Bogor memiliki lebih dari 100 hotel bintang dan melati. Tingkat hunian selalu tinggi, karena banyak kegiatan dari kementerian dan lembaga, maupun kegiatan dari swasta, yang diselenggarakan di Kota Bogor," kata Dedie pada Selasa (25/2/2020).

Menurut dia, jika Ibu Kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, lalu siapa yang akan mengisi kegiatan-kegiatan di hotel berbintang maupun hotel biasa di Bogor. Hal tersebut perlu disikapi oleh industri perhotelan agar jumlah okupansi yang menginap bisa tetap tinggi.

"Kota Bogor harus dapat menyiapkan diri sebagai kota wisata yang mandiri sehingga tidak tergantung pada Ibu Kota negara yang akan pindah. Kita mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi dalam menyikapi rencana pemindahan Ibu Kota negara nantinya," ujarnya.

Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay menjelaskan, kegiatan rapat pemerintah pusat yang kerap dilaksanakan di sejumlah penginapan di Kota Bogor memberikan kontribusi pendapatan cukup besar bagi bisnis perhotelan.

"Kalau pusat pemerintahan pindah, otomatis Kota Bogor sudah tidak menjadi lagi destinasi MICE (meeting, incentive, convention, dan exhibition) lagi," katanya.

Meskipun dari korporasi atau perusahaan swasta ada yang menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan MICE, jumlahnya hanya sedikit. "Kota Bogor itu okupansinya di week day terisi oleh pemerintahan yaitu sekitar 60-70%," ucapnya.