Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Rumah DP 0 Rupiah Bantu Warga Jakarta Miliki Hunian
Rumah DP 0 Rupiah Bantu Warga Jakarta Miliki Hunian
A
A
A
JAKARTA - Perumda Pembangunan Sarana Jaya berkomitmen menjalankan program Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan solusi perumahan bagi warga ibu kota.
Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys mengatakan, saat ini DKI memiliki backlog kepemilikan rumah yang pada 2015-2018 meningkat hingga mencapai 10%. "Angka ini diprediksi terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk. Karenanya sebagai BUMD DKI, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki misi untuk bersinergi dengan Pemprov DKI untuk ikut membangun ibu kota, salah satunya melalui pembangunan hunian DP 0 Rupiah," ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).
Program DP 0 Rupiah ini merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI dalam penyediaan hunian bagi masyarakat Jakarta yang berpenghasilan rendah. "Tingginya harga perolehan tanah di wilayah Jakarta, penyediaan hunian bagi masyarakat disajikan dalam bentuk bertingkat," katanya.
Selain menyediakan hunian DP 0 Rupiah, Pembangunan Sarana Jaya juga berencana mengembangkan sentra bisnis di Tanah Abang dimana sentra bisnis yang bernama Kawasan Sentra Primer Tanah Abang akan menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD).
Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono menuturkan selalu berupaya berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan. “Saat ini, Pemprov DKI memiliki 73 kegiatan strategis daerah di antaranya penyediaan rumah DP 0 Rupiah, penataan kawasan permukiman hingga perbaikan tata kelola rumah susun," ujarnya.
Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa special mission vehicle untuk bersinergi dengan Pemprov DKI membangun Jakarta. Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini untuk memfasilitas warga berpenghasilan rendah (MBR) dan menata permukiman kumuh secara kolaboratif.
Pembangunan ini dilakukan tidak hanya top down melainkan bottom up dimana Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas. “Kalau dulu warga dipandang objek kini mereka dilibatkan dalam pembangunan melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif," kata Nasrudin.
Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys mengatakan, saat ini DKI memiliki backlog kepemilikan rumah yang pada 2015-2018 meningkat hingga mencapai 10%. "Angka ini diprediksi terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk. Karenanya sebagai BUMD DKI, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki misi untuk bersinergi dengan Pemprov DKI untuk ikut membangun ibu kota, salah satunya melalui pembangunan hunian DP 0 Rupiah," ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).
Program DP 0 Rupiah ini merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI dalam penyediaan hunian bagi masyarakat Jakarta yang berpenghasilan rendah. "Tingginya harga perolehan tanah di wilayah Jakarta, penyediaan hunian bagi masyarakat disajikan dalam bentuk bertingkat," katanya.
Selain menyediakan hunian DP 0 Rupiah, Pembangunan Sarana Jaya juga berencana mengembangkan sentra bisnis di Tanah Abang dimana sentra bisnis yang bernama Kawasan Sentra Primer Tanah Abang akan menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD).
Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono menuturkan selalu berupaya berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan. “Saat ini, Pemprov DKI memiliki 73 kegiatan strategis daerah di antaranya penyediaan rumah DP 0 Rupiah, penataan kawasan permukiman hingga perbaikan tata kelola rumah susun," ujarnya.
Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa special mission vehicle untuk bersinergi dengan Pemprov DKI membangun Jakarta. Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini untuk memfasilitas warga berpenghasilan rendah (MBR) dan menata permukiman kumuh secara kolaboratif.
Pembangunan ini dilakukan tidak hanya top down melainkan bottom up dimana Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas. “Kalau dulu warga dipandang objek kini mereka dilibatkan dalam pembangunan melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif," kata Nasrudin.
(jon)
Explore More