Imbas Pangkas Pohon di Monas, Kepercayaan Publik terhadap Pemprov DKI Dikhawatirkan Pudar
Imbas Pangkas Pohon di Monas, Kepercayaan Publik terhadap Pemprov DKI Dikhawatirkan Pudar
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menilai kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI saat ini memudar. Sebab, Pemprov DKI baru mengakui penebangan setelah revitalisasi Monas ramai dibicarakan kemudian disetop.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, kebijakan Pemprov DKI dalam merevitalisasi kawasan Monas tanpa persetujuan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sudah membuat citra Pemprov DKI buruk. Ditambah penebangan pohon yang sebelumnya bersikeras memindahkan saat ini justru mengakuinya.
"Itu justru menghilangkan kepercayaan publik terhadap kebijakan Pemprov DKI," ujar Yuke di DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/2/2020). (Baca juga: Revitalisasi Monas, Pengamat: DKI Harus Komitmen Tanam Pohon Lebih Banyak)
Menurut dia, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan kerja sama yang baik juga antara masyarakat dengan pemerintah. Artinya, apabila kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hilang, good government tidak akan terwujud.
Politikus PDIP itu berharap Pemprov DKI memperbaiki komunikasi dan merencanakan sebuah kebijakan dengan matang. "Membangun sebuah kota perlu kolaborasi. Kalau masyarakat tidak percaya lagi bagaimana mau membangun kota," kata Yuke.
Sebelumnya, Pemprov DKI mengakui telah memangkas 191 pohon pada revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebagai kompensasi DKI kembali tanam 300 pohon di kawasan Monas.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, saat ini telah mendapatkan laporan terkait pohon di kawasan Monas. Berdasarkan laporannya, ada pohon yang dipindahkan dan juga ada yang dipangkas karena tidak bisa dihindari dari revitalisasi. "55 pohon dipindahkan ke sisi barat dan 30 ke sisi timur. Ternyata saat kita rapatkan ada 191 pohon yang ditebang," ujar Saefullah di Balai Kota DKI.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, kebijakan Pemprov DKI dalam merevitalisasi kawasan Monas tanpa persetujuan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sudah membuat citra Pemprov DKI buruk. Ditambah penebangan pohon yang sebelumnya bersikeras memindahkan saat ini justru mengakuinya.
"Itu justru menghilangkan kepercayaan publik terhadap kebijakan Pemprov DKI," ujar Yuke di DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/2/2020). (Baca juga: Revitalisasi Monas, Pengamat: DKI Harus Komitmen Tanam Pohon Lebih Banyak)
Menurut dia, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan kerja sama yang baik juga antara masyarakat dengan pemerintah. Artinya, apabila kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hilang, good government tidak akan terwujud.
Politikus PDIP itu berharap Pemprov DKI memperbaiki komunikasi dan merencanakan sebuah kebijakan dengan matang. "Membangun sebuah kota perlu kolaborasi. Kalau masyarakat tidak percaya lagi bagaimana mau membangun kota," kata Yuke.
Sebelumnya, Pemprov DKI mengakui telah memangkas 191 pohon pada revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebagai kompensasi DKI kembali tanam 300 pohon di kawasan Monas.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, saat ini telah mendapatkan laporan terkait pohon di kawasan Monas. Berdasarkan laporannya, ada pohon yang dipindahkan dan juga ada yang dipangkas karena tidak bisa dihindari dari revitalisasi. "55 pohon dipindahkan ke sisi barat dan 30 ke sisi timur. Ternyata saat kita rapatkan ada 191 pohon yang ditebang," ujar Saefullah di Balai Kota DKI.
(jon)
Explore More