Soal Banjir, DKI Disarankan Pasang EWS yang Terintegrasi

Pusat Studi Bencana (PSB) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perihal bencana banjir yang tiga hari ini sudah melanda Ibu Kota. Rekomendasi yang diberikan oleh PSB LPPM UNS tersebut disampaikan langsung oleh peneliti PSB, Soerja Koesuma.

Dalam menyusun langkah pencegahan banjir, Soerja Koesuma, menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memasangan sistem peringatan dini bencana banjir atau Integrated Flood Early Warning System (iFEWS). Dengan dipasangnya sistem iFEWS tersebut, Soerja Koesuma, berharap agar Pemprov DKI Jakarta dapat memantau tinggi muka air sungai hingga intensitas air hujan.

"Sistem iFEWS ini terdiri dari 4 sensor yang masing-masing adalah sensor tinggi muka air sungai yang dapat dipasang pada sungai-sungai yang masuk ke Jakarta. Alat ini berguna untuk mengetahui ketinggian air sungai. Kedua, sensor ketinggian air waduk atau embung yang digunakan untuk menampung limpasan air dari hulu. Datanya dapat digunakan di bendungan Katulampa untuk menghitung tinggi air. Ketiga adalah sensor curah hujan. Alat ukur ini dipasang di beberapa lokasi hulu maupun hilir dari data ini dapat diperkirakan volume air yang akan masuk ke Jakarta nantinya. Dan, yang terakhir adalah sensor muka air tanah," ujar Soerja dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (3/1/2020).

Selanjutnya, data-data yang berhasil dikumpulkan melalui keempat sensor di iFEWS tersebut dapat diperbanyak jumlahnya sesuai kebutuhan dan dapat dikirim dengan sistem pengiriman data telemetri secara realtime ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sehingga, dapat ditentukan level bahaya dari seluruh daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir dari hulu ke hilir di Jakarta.

Level bahaya yang dapat digunakan dalam iFEWS ada 4 level, yaitu normal, siaga, waspada dan awas. Dengan sistem ini diharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat mengurangi risiko korban dan kerugian material sebab sudah ada terlebih dahulu peringatan dini untuk mengungsi.

Selain memanfaatkan sistem iFEWS, Soerja mengingatkan bahwa pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontijensi (Renkon) banjir juga sangat penting. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap kabupaten/ kota yang dilalui DAS sungai Jakarta dapat bersinergi dalam melaksanakan RPB dan Renkon bila terjadi banjir.

"Hal lain yang perlu dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi banjir ibukota adalah dengan membuat dokumen RPB dan Renkon banjir. Dokumen ini harus melibatkan kabupaten atau kota yang dilewati oleh DAS sungai yang masuk ke Jakarta. Terdapat 13 sungai yang melewati Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta. Setelah dokumen tersusun maka setiap kabupaten atau kota yang dilalui DAS sungai Jakarta harus komitmen untuk melaksanakan RPB dan Renkon bila terjadi banjir. Permasalah banjir tidak bisa dilaksanakan di daerah hulu atau hilir saja, tapi harus terintegrasi dari hulu ke hilir," tutur Soerja.