Atasi Kemiskinan di Jakarta, Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Percontohan

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengatasi kemiskinan. Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara menjadi percontohan pengentasan kemiskinan yang bisa diadaptasi di wilayah lain.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan untuk mengatasi kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan melibatkan berbagai unsur seperti yang dilakukan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penanggulangan Kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta di Ruang Pertemuan Blok G, Balai Kota Jakarta, pada Kamis (12/12).

Rakerda yang bertema ‘Keterpaduan Gerak dan Aksi Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat dalam Menanggulangi Kemiskinan’ tersebut menghasilkan deklarasi pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) berbasis kawasan untuk pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kalibaru.

Kelurahan Kalibaru akan dipilih sebagai pilot project atau proyek percontohan pengentasan kemiskinan yang bisa diadaptasi di wilayah lain. Proyek percontohan ini dilakukan dengan kolaborasi antara unsur pemerintah dan non pemerintah yang meliputi akademisi, dunia usaha, organisasi non pemerintah, filantropi serta unsur masyarakat lokal di Kelurahan Kalibaru.

Deklarasi pengarusutamaan TPB/SDGs tersebut ditandatangani Gubernur selaku Penanggung Jawab TKPK Provinsi DKI Jakarta bersama-sama perwakilan dari seluruh unsur pemangku kepentingan yakni Bappeda (unsur pemerintah), Universitas Indonesia (unsur akademisi), PT Astra International Tbk (unsur dunia usaha), Yayasan Hidung Merah (unsur NGO), BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta (unsur filantropi), serta PKK Kelurahan Kalibaru (unsur masyarakat lokal).

"Kita ingin agar menggunakan salah satu tempat yang paling kompleks masalahnya, dikerjakan secara kolaborasi, dari pemerintah, dari unsur dunia usaha, dari akademisi, dari NGO, dan dari unsur komunitas masyarakat setempat, bersama-sama menyiapkan programnya, merencanakan, dan eksekusi," kata Anies usai Rakerda.

Dari pengalaman itu, Anies berharap bisa nanti dimanfaatkan untuk tempat-tempat yang lainnya, sekaligus juga kita punya program CAP (Community Action Plan). Jadi, dirinya ingin kampung-kampung yang sekarang masyarakatnya berstatus sosial-ekonomi rendah itu ditingkatkan kesejahteraannya, sehingga nanti kampungnya pun menjadi kampung yang baik dan sehat.

Anies menekankan, kemiskinan bukan masalah baru di Indonesia, karena sudah ada sejak masa kemerdekaan. Namun, dia menyebut, permasalahannya mulai bergeser, dari awalnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjadi mengentaskan kemiskinan.

Kondisi tersebut dilatarbelakangi sebagian masyarakat Indonesia sudah sejahtera dan sudah saatnya bersama-sama berkolaborasi mengentaskan masyarakat yang secara sosial-ekonomi belum sejahtera.

“Sekarang kita berhadapan masalah kemiskinan bersamaan dengan ketimpangan. Kalau hanya kemiskinan saja, maka tidak ada komplikasi psikologis, sosiologis, sebesar ketimpangan bersama dengan kemiskinan," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Anies, membereskan kemiskinan di Jakarta menjadi sebuah tantangan unik. Di kota ini, ditambah dengan migrasi yang berjalan secara terus menerus atau biasa disebut urbanisasi, sehingga memiliki satu persoalan yang kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan masalah kemiskinan-kemiskinan di daerah lain di Indonesia.

Anies juga menggambarkan kehidupan dari masyarakat miskin Jakarta yang ekstrem dengan kondisi kesehatan masyarakat, sirkulasi udara perumahan, intensitas cahaya perkampungan, hingga kondisi psikologis berada dalam kesendirian.

"Hari ini, kita mulai hari ini. Kami berharap sekali tempat ini harus menjadi contoh sukses terkait program pengentasan kemiskinan. Saya berharap Rakerdanya jangan sampai sekadar hadir, tapi partisipasinya. Berikan ide gagasan yang konkret untuk dilaksanakan di Kalibaru," pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam rentang waktu lima tahun (2017-2022), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Tingkat Kemiskinan turun sebanyak 1%, yakni dari 3,78% pada tahun 2017 menjadi 2,78% pada tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.

Target penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 1% di tahun 2022 tersebut, diharapkan dapat menjadi batu lompatan bagi Ibu Kota untuk mendukung tercapainya target TPB/SDGs, yakni memastikan tidak ada lagi orang yang hidup di bawah $1,25 per hari (kesetaraan daya beli/purchasing power parity (PPP) pada tahun 2030.