Anggota Komisi A DPRD DKI Heran Kok Bisa Data KUA-PPAS Bocor
Anggota Komisi A DPRD DKI Heran Kok Bisa Data KUA-PPAS Bocor
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi A DPRD DKI heran atas bocornya usulan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) RAPBD 2020. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) dianggap tidak bisa mengamankan data keamanan website RAPBD 2020, sehingga tersebar luas ke publik sebelum dibahas.
"Saya kira kinerja Diskominfotik patut dievaluasi. Kejadian bisa dibukanya kunci akses data KUA-PPAS oleh teman-teman kita di PSI. Ini menjadi bukti bahwa Diskominfotik tidak bisa mengamankan rahasia yang dimiliki Pemprov DKI, ini bahaya," ujar anggota Komisi A DPRD DKI, Wibi Adriano, di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). (Baca juga: Anggarkan Lem Aibon Rp82,8 M, Disdik DKI: Kita Akan Cek Dulu )
Wibi mengatakan, polemik pengajuan anggaran yang tengah terjadi saat ini diungkap pertama kali oleh Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. Dia mengungkap usulan anggaran pembelian lem aibon senilai Rp82,8 miliar, pulpen Rp123 miliar, pembelian server Jakarta Smart City Rp65 miliar, dan pengadaan komputer Rp132 miliar, sebagaimana termaktub dalam KUA-PPAS RAPBD 2020 di Dinas Pendidikan. Hal ini pun menjadi viral dan memunculkan polemik di tengah masyarakat.
Menurut Wibi, Diskominfotik mempunyai peran penting dalam menyampaikan semua informasi terkait kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI. Sebab itu, Wibi meminta agar Diskominfotik bekerja dengan sungguh-sungguh. (Baca: Banyak Anggaran Tak Wajar di SKPD, Anies Sebut Biangnya Sistem Warisan Ahok)
Senada dengan Wibi, anggota Komisi A lainnya, Jamaludin, menuturkan, kinerja dari Diskominfotik masih jauh diluar ekspektasi. Sebab dengan anggaran yang berlimpah hingga mencapai ratusan miliar rupiah, Diskominfotik belum dapat memberikan perubahan bagi Kota Jakarta.
"Ini hanya tinggal dua bulan lagi penggunaan anggaran tahun ini berakhir. Sementara Diskominfotik baru bisa menyerap anggaran sekitar 50 persen, mana bisa ke kejar di akhir tahun," ujar Jamal. (Baca juga: Djarot Tak Masalahkan Anies Akan 'Bongkar' e-Budgeting Peninggalan Ahok)
Menyikapi permasalahan itu, Jamaludin menduga bahwa Diskominfotik tidak memiliki perencanaan matang untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. "Anggaran baru terserap 50 persen di bulan ini menjadi bukti kinerja Diskominfotik memang patut di evaluasi," pungkasnya.
"Saya kira kinerja Diskominfotik patut dievaluasi. Kejadian bisa dibukanya kunci akses data KUA-PPAS oleh teman-teman kita di PSI. Ini menjadi bukti bahwa Diskominfotik tidak bisa mengamankan rahasia yang dimiliki Pemprov DKI, ini bahaya," ujar anggota Komisi A DPRD DKI, Wibi Adriano, di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). (Baca juga: Anggarkan Lem Aibon Rp82,8 M, Disdik DKI: Kita Akan Cek Dulu )
Wibi mengatakan, polemik pengajuan anggaran yang tengah terjadi saat ini diungkap pertama kali oleh Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. Dia mengungkap usulan anggaran pembelian lem aibon senilai Rp82,8 miliar, pulpen Rp123 miliar, pembelian server Jakarta Smart City Rp65 miliar, dan pengadaan komputer Rp132 miliar, sebagaimana termaktub dalam KUA-PPAS RAPBD 2020 di Dinas Pendidikan. Hal ini pun menjadi viral dan memunculkan polemik di tengah masyarakat.
Menurut Wibi, Diskominfotik mempunyai peran penting dalam menyampaikan semua informasi terkait kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI. Sebab itu, Wibi meminta agar Diskominfotik bekerja dengan sungguh-sungguh. (Baca: Banyak Anggaran Tak Wajar di SKPD, Anies Sebut Biangnya Sistem Warisan Ahok)
Senada dengan Wibi, anggota Komisi A lainnya, Jamaludin, menuturkan, kinerja dari Diskominfotik masih jauh diluar ekspektasi. Sebab dengan anggaran yang berlimpah hingga mencapai ratusan miliar rupiah, Diskominfotik belum dapat memberikan perubahan bagi Kota Jakarta.
"Ini hanya tinggal dua bulan lagi penggunaan anggaran tahun ini berakhir. Sementara Diskominfotik baru bisa menyerap anggaran sekitar 50 persen, mana bisa ke kejar di akhir tahun," ujar Jamal. (Baca juga: Djarot Tak Masalahkan Anies Akan 'Bongkar' e-Budgeting Peninggalan Ahok)
Menyikapi permasalahan itu, Jamaludin menduga bahwa Diskominfotik tidak memiliki perencanaan matang untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. "Anggaran baru terserap 50 persen di bulan ini menjadi bukti kinerja Diskominfotik memang patut di evaluasi," pungkasnya.
(thm)
Explore More