2020, DKI Bakal Tata Trotoar Sepanjang 103,7 Kilometer

JAKARTA - Penataan trotoar di Jakarta sejak 2016 baru sekitar 16 persen dari total 2.600 kilometer panjang trotoar. Penataan trotoar ke depan akan dibarengi dengan penataan utilitas di bawah tanah.

Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho mengatakan, perkembangan penataan trotoar dari 2016 hingga 2019 itu baru sekitar 16 persen dari panjang trotoar 1.300 meter dikali dua atau total 2.600 kilometer. Menurutnya hal itu lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya diberikan untuk menata trotoar sepanjang itu. Pada 2020, pihaknya berencana membangun trotoar sepanjang 103,7 kilometer naik dari panjang trotoar yang dibangun pada tahun ini sekitar 67 kilometer.

"Kalau kita bicara di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rata-rata diamanatkan 60 km per tahun. Dengan panjang trotoar 2.600 km itu dibutuhkan waktu 50 tahun, kelamaan. Kita mungkin revisi rencana strategisnya, minimal harusnya 100 km per tahun. Jadi kurang lebih dari 20 tahun, trotoar di DKI sudah bisa dinikmati trotoar yang nayaman dan ideal bagi pejalan kaki," kata Hari Nugroho di Balai Kota DKI, Senin (21/10/2019).

Hari menjelaskan, untuk mempercepat pembangunan trotoar itu, pihaknya terlebih dahulu memetakan roadmapnya. Artinya, pada 2018-2020, pihaknya sudah memiliki konsep design membangun trotoar berskala prioritas dan kriteria yang dibangun.

Misalnya saja pada 2020, kata Hari, pembangunan trotoar dilakukan di area sekitar stasiun dan halte. Mulai dari Stasiun MRT Lebak Bulus hingga ke Kota yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, baik itu bus ataupun Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

"Jadi trotoar tadi mengitegrasikan MRT, LRT, BRT, ataupun KRL. Jadi selain kita bangun di arterinya, kita juga akan buat jalan kolektornya. Jadi dari rumah mereka jalan ke trotoar lanjut ke MRT. Jadi masyarakat akan dibuat demikian. Kita harapkan dari jalan kolektor masuk ke arteri,mereka bisa berjalan dengan nyaman masuk ke MRT," tuturnya.

Terkait utilitas, lanjut Hari, Dinas Bina Marga komit bahwa kabel udara sudah harus turun. Namun tidak semudah membalikkan telapak tangan dan membutuhkan waktu. Artinya, perlu ada tahapan melalui kegiatan strategis daerah (KSD).

Hari mengakui bahwa penataan trotoar saat ini tidak dibarengi dengan pembangunan ducting untuk memindahkan utilitas kabel udara ke dalam tanah. Saat ini pihaknya sudah mendapatkan bantuan dari anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yaitu Jakarta Infrastruktur.

"Sudah ada di intruksi Gubernur nomor 16 tahun 2019 ada 81 titik. Kita buat KSD khusus, yang terkena KSD berarti jaringan utilitas harus turun, ada 10 titik di wilyah akan turun. Berikutnya, 2020 demikian juga kita buat KSD Karena memang tidak diperbolehkan jaringan kabel udara di Jakarta masih ada," ungkapnya.

Sementara itu, koalisi pejalan kaki, Ahmad Safrudin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini belum memiliki niat untuk membangun trotoar. Menurutnya, Pemprov DKI sejauh ini hanya melakukan penataan lantaran dilakukan di jalan yang sudah memiliki trotoar.

"Jakarta hanya menata trotoar yang sudah ada. Jalan yang belum ada trotoar masih banyak. Pemprov DKI belum mau membangun akses pejalan kaki," ungkapnya.

Ahmad menjelaskan, Jakarta memiliki jalan sepanjang 7.000 kilometer. Sedangkan yang baru ada trotoar hanya sekitar 450 kilometer. Untuk mewujudkan kota laik huni itu idealnya dengan walkability index yang memadai dan untuk mewujudkan sebagai kota laik huni adalah agenda strategis dalam pembangunan kota. Namun, akan lebih ideal apabila pembangunan fasilitas pejalan kaki bisa merata dan berimbang ke seluruh wilayah kota.

"Trotoar dan fasilitas pejalan kaki idealnya harus ada. Agar ada secara merata dalam waktu yang hampir bersamaan, trotoar tidak perlu mewah. Cukup sederhana namun memenuhi syarat agar walkable (mudah diakses oleh siapapun termasuk anak2, lansia dan difable), permukaan kesat, tidak patah-patah dan penuh rintangan/lubang, dan menyeluruh ke berbagai pelosok kota," tegasnya.

Selain itu, Ahmad menyayangkan penataan trotoar yang sudah selesai dilakukan seperti di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebab, trotoar dengan lebar sekitar lima meter itu diokupasi PKL dan parkir kendaraan. Idealnya, trotoar itu harus aman, nyaman bersih dari PKL, parkir kendaraan dan harus ditanami pohon yang ditanam langsung didasar tanah dan tumbuh mekar ke atas, sehingga ketika pejalan melintas, mereka bisa terhindar dari sinar matahari.

Ahmad menyarankan, agar trotoar yang sudah dilebarkan saat ini segera disterilisasikan dan ditambah fasilitas pohon. Dia mengakui bila pengerjaannya memang harus terkordinir berbagai pihak, bukan hanya Dinas Bina Marga. Tetapi, masyarakat tidak mau tahu bagaimana mereka bekerja. Menurutnya, masyarakat hanya mengetahui mengapai trotoar yang dilebarkan dengan mengambil bahu jalan tetapi masih diokupasi PKL, parkir dan tidak nyaman untuk berjalan kaki.

"Harusnya pihak terkait lainnya sudah siap ketika trotoar ditata. Misalnya saja PKL, harusnya Dinas UMKM siap untuk penataan PKL. Selama ini mereka hanya bekerja menyalurkan bantuan ke pedagang pembinaan. Tetapi PKL di trotoar tidak bisa ditata," turunya.