Wali Kota Bogor Akui Penataan Transportasi Tak Jalan

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengakui program penataan transportasi yang sudah direncanakan nyaris tak ada perubahan, bahkan tak berjalan sama sekali, khususnya program konversi dan penataan ulang trayek (rerouting) angkot.

Akibat belum maksimalnya pembenahan transportasi di Kota Bogor, kemacetan terus terjadi di pusat kota. “Seperti yang saya sampaikan dikembalikan ke titik nol. Minggu depan saya akan duduk bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk mematangkan rencana-rencana itu termasuk evaluasi struktural,” ujar Bima seusia menghadiri upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di Kantor Dishub Kota Bogor, Jalan Raya Tajur, Bogor Timur, kemarin.

Maksud dikembalikan ke titik nol, yakni membahas lagi konsep rerouting dan konversi angkot kemudian persiapan sekaligus akselerasi terkait rencana pembangunan jalur trem. “Konsep utama rerouting, yaitu beralihnya angkot di jalur utama ke jalur pengumpan atau feeder. Dalam evaluasi itu akan dibahas berapa lama angkot betul-betul hilang di pusat kota,” katanya.

Terkait konversi, Pemkot Bogor sedang merancang konsep baru berupa penjajakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan transportasi massal di Kota Bogor, misalnya dengan Perum Damri. “Jika konversi 3:1 diserahkan pada pihak ketiga, pendanaan pengadaannya dirasa tidak terlalu sulit. Ini yang saya maksud evaluasi total. Konversi, rerouting, termasuk akselerasi untuk trem dan konsep Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) akan seperti apa,” ungkap Bima.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rahmawati mengaku siap melakukan pembahasan evaluasi yang menitikberatkan rencana pengadaan trem untuk dikombinasikan dengan angkot. “Pembahasan akan dilakukan secara detail karena harapannya tidak ada kebijakan yang tumpang tindih, tapi tersinkronisasi dan terwadahi.

Jangan sampai ini menjadi satu hal tidak positif, artinya malah terjadi gejolak atau lainnya. Kita tidak mau seperti itu, maka kita harus persiapkan semua,” ujarnya. Menurut dia, ketika hasil kajian kelayakan menyatakan trem diperbolehkan di Kota Bogor, maka akan ada perubahanperubahan kebijakan dari sebelumnya.

Karena itu, evaluasi diperlukan sebagai antisipasi. “Kita akan kaji angkutan kotanya, jaringannya seperti apa, pengumpannya seperti apa, semuanya akan dilakukan pada 2020,” kata Rahmawati. Pemkot Bogor terus mematangkan rencana pengoperasian trem pada 2020.

Keseriusan penerapan transportasi massal sebagai upaya mengurangi kemacetan di pusat kota dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Bima Arya dengan Managing Director Asia Pasific Colas Rail Jerome Bellemin dan CEO Iroda Mitra Mirza Whibowo Soenarto terkait studi kelayakan jalur trem beberapa waktu lalu.

Selama sembilan bulan ke depan, perusahaan yang juga mengerjakan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek itu akan membuat kajian ilmiah untuk melihat kemungkinan jika trem beroperasi di Kota Bogor. “Nanti hasilnya menentukan langkah pembangunan, jalurnya, ke laikan jalan, kapasitas jalan, daya angkut, lebar dan panjang rel, serta pembiayaannya,” ujar Bima.

Trem yang merupakan moda transportasi massal ini dipilih sebagai alternatif untuk mengurai kemacetan di Kota Bogor. Diperkirakan dua tahun ke depan LRT Jabodebek akan masuk Terminal Baranangsiang.

“Ribuan orang dipastikan datang dan pergi menggunakan LRT yang setiap lima menit berangkat dan hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk sampai Jakarta dari Bogor. Kalau ke Terminal Baranangsiang naik kendaraan pribadi semua pasti macet total. Maka itu, perlu feeder system ya trem ini,” kata Wali Kota Bogor.