BPTJ: Perluasan Ganjil Genap untuk Atasi Macet dan Polusi di Jakarta
BPTJ: Perluasan Ganjil Genap untuk Atasi Macet dan Polusi di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta dukungan masyarakat terkait rencana perluasan ganjil genap yang tengah dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta. Perluasan ganjil genap merupakan salah satu langkah mengurangi kemacetan dan polusi udara di Ibu Kota.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono mengatakan, kebijakan lain seperti ERP (Electronic Road Pricing) yang juga ditujukan untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor guna mengurai kemacetan ternyata membutuhkan proses yang tidak sebentar. Padahal, persoalan kemacetan dan polusi udara merupakan masalah yang harus ditangani saat ini.
“Apa nih yang bisa kita lakukan segera dan apa yang bisa kita lakukan saat ini? dan menurut saya ganjil genap adalah solusinya,” kata Bambang kepada wartawan Rabu (7/8/2019).
Bambang menilai selama ini masyarakat sudah nyaman dengan penggunaan kendaraan pribadi. Tanpa disadari kenyamanan yang didapatkan ternyata turut berkontribusi pada kemacetan dan polusi udara.
Salah satu upaya untuk bisa mengurai kemacetan adalah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai beralih menggunakan angkutan umum massal. Bambang juga kembali menyampaikan bahwa penerapan aturan ganjil genap ditujukan supaya masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.
“Jadi kebijakan ganjil genap yang kita implementasikan tidak kita tujukan supaya masyarakat menggunakan jalur alternatif,” ujarnya. Selain itu, lanjut Bambang, baik pemerintah pusat maupun daerah terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum massal.
Bambang mencontohkan layanan Transjakarta yang pelayanannya terus meningkat. Bahkan saat ini Pemprov DKI memiliki layanan Jak Lingko. Dia menuturkan, jika sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, BPTJ juga menghadirkan layanan Transjabodetabek, JR (Jabodetabek Ressidence) dan JA (Jabodetabek Airport) Connexion.
"Layanan ini diharapkan mampu membuat masyarakat khususnya para pelaju dari luar Jakarta mau beralih menggunakan transportasi umum massal. Layanan-layanan ini dihadirkan untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat dalam mengakses angkutan umum massal dari tempat tinggal mereka," ucapnya.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono mengatakan, kebijakan lain seperti ERP (Electronic Road Pricing) yang juga ditujukan untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor guna mengurai kemacetan ternyata membutuhkan proses yang tidak sebentar. Padahal, persoalan kemacetan dan polusi udara merupakan masalah yang harus ditangani saat ini.
“Apa nih yang bisa kita lakukan segera dan apa yang bisa kita lakukan saat ini? dan menurut saya ganjil genap adalah solusinya,” kata Bambang kepada wartawan Rabu (7/8/2019).
Bambang menilai selama ini masyarakat sudah nyaman dengan penggunaan kendaraan pribadi. Tanpa disadari kenyamanan yang didapatkan ternyata turut berkontribusi pada kemacetan dan polusi udara.
Salah satu upaya untuk bisa mengurai kemacetan adalah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai beralih menggunakan angkutan umum massal. Bambang juga kembali menyampaikan bahwa penerapan aturan ganjil genap ditujukan supaya masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.
“Jadi kebijakan ganjil genap yang kita implementasikan tidak kita tujukan supaya masyarakat menggunakan jalur alternatif,” ujarnya. Selain itu, lanjut Bambang, baik pemerintah pusat maupun daerah terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum massal.
Bambang mencontohkan layanan Transjakarta yang pelayanannya terus meningkat. Bahkan saat ini Pemprov DKI memiliki layanan Jak Lingko. Dia menuturkan, jika sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, BPTJ juga menghadirkan layanan Transjabodetabek, JR (Jabodetabek Ressidence) dan JA (Jabodetabek Airport) Connexion.
"Layanan ini diharapkan mampu membuat masyarakat khususnya para pelaju dari luar Jakarta mau beralih menggunakan transportasi umum massal. Layanan-layanan ini dihadirkan untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat dalam mengakses angkutan umum massal dari tempat tinggal mereka," ucapnya.
(whb)
Explore More