BPTJ Usul Perluasan Ganjil Genap, Kadishub DKI: Banyak Hal Perlu Dikaji
BPTJ Usul Perluasan Ganjil Genap, Kadishub DKI: Banyak Hal Perlu Dikaji
A
A
A
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih akan mengkaji usulan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait pemberlakuan sistem ganjil genap seperti saat pelaksanaan Asian Games 2018. BPTJ mengusulkan sistem ganjil genap diperluas untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Usulan dari BPTJ kami sudah terima suratnya dan akan melakukan koordinasi. Tentu mereka sudah lakukan evaluasi. Evaluasi yang sudah dilakukan itu akan kita coba pelajari," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, saat dihubungi SINDOnews, Jumat (12/7/2019).
Syafrin menyebutkan, dalam pemberlakuan sistem ganjil genap banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Mulai dari aspek sosial hingga aspek ekonomi. (Baca juga: Faktor Ekonomi Menjadi Penentu Akhir Perpanjangan Ganjil Genap Jakarta)
"Dari sisi kami di Pemprov DKI, dalam mengambil keputusan, itu banyak aspek harus dinilai. Jadi dari kajian BPTJ, akan kami lakukan kajian kembali secara komperhensif, apakah itu aspek ekonominya, sosial, dan lain-lain. Itu harus masuk ke dalam kajian secara menyeluruh," bebernya.
Selain itu, pihaknya juga mepertimbangkan berdasarkan kebutuhan yang ada. Saat Asian Games berlangsung, ganjil genap memang dibutuhkan demi kelancaran arus lalu lintas dibanding hari biasa. Sehingga perjalanan para atlet menuju venue-venue pertandingan bisa tepat waktu.
"Saat Asian games kemarin kan ganjil genap dilakukan dalam jangka pendek bukan jangka panjang. Nah ini akan kita lakukan kajian. Kalau surat BPTJ akan jangka panjang, kami harus lakukan kajian komprehensif untuk kajian jangka panjang," tuturnya. (Baca juga: Soal Ganjil Genap, Anies Condong Perbanyak Angkutan Umum Massal)
Syafrin mengaku belum mendapatkan lampiran soal kajian ganjil genap dari BPTJ. Oleh karena itu, Dishub akan menunggu kajian itu hingga selanjutnya mempelajari apa saja yang harus dipertimbangkan. Apalagi penerapan ganjil genap itu diusulkan untuk jangka panjang.
"Baru surat, lampiran kajian belum disampaikan. Itu kami sedang mintakan. Nanti kita pelajari apakah komperhensif seperti yang dimaksud tadi," pungkasnya.
BPTJ sebelumnya meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kembali menerapkan perluasan wilayah ganjil genap yang pernah dilaksanakan pada Asian Games 2018 lalu. (Baca juga: Ganjil Genap Lanjut atau Tidak, Muncul Banyak Usulan Ektrim di FGD)
Kepala BPTJ Bambang Prihartono menilai, dengan diberlakukannya perluasan ganjil-genap saat perhelatan olah raga terakbar di benua Asia itu, kemacetan di Jakarta mengalami penurunan sebesar 17 persen.
Adapun waktu penerapannya, yakni Senin-Jumat yang dimulai dari pukul 06.00 hingga 21.00. "Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2019).
"Usulan dari BPTJ kami sudah terima suratnya dan akan melakukan koordinasi. Tentu mereka sudah lakukan evaluasi. Evaluasi yang sudah dilakukan itu akan kita coba pelajari," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, saat dihubungi SINDOnews, Jumat (12/7/2019).
Syafrin menyebutkan, dalam pemberlakuan sistem ganjil genap banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Mulai dari aspek sosial hingga aspek ekonomi. (Baca juga: Faktor Ekonomi Menjadi Penentu Akhir Perpanjangan Ganjil Genap Jakarta)
"Dari sisi kami di Pemprov DKI, dalam mengambil keputusan, itu banyak aspek harus dinilai. Jadi dari kajian BPTJ, akan kami lakukan kajian kembali secara komperhensif, apakah itu aspek ekonominya, sosial, dan lain-lain. Itu harus masuk ke dalam kajian secara menyeluruh," bebernya.
Selain itu, pihaknya juga mepertimbangkan berdasarkan kebutuhan yang ada. Saat Asian Games berlangsung, ganjil genap memang dibutuhkan demi kelancaran arus lalu lintas dibanding hari biasa. Sehingga perjalanan para atlet menuju venue-venue pertandingan bisa tepat waktu.
"Saat Asian games kemarin kan ganjil genap dilakukan dalam jangka pendek bukan jangka panjang. Nah ini akan kita lakukan kajian. Kalau surat BPTJ akan jangka panjang, kami harus lakukan kajian komprehensif untuk kajian jangka panjang," tuturnya. (Baca juga: Soal Ganjil Genap, Anies Condong Perbanyak Angkutan Umum Massal)
Syafrin mengaku belum mendapatkan lampiran soal kajian ganjil genap dari BPTJ. Oleh karena itu, Dishub akan menunggu kajian itu hingga selanjutnya mempelajari apa saja yang harus dipertimbangkan. Apalagi penerapan ganjil genap itu diusulkan untuk jangka panjang.
"Baru surat, lampiran kajian belum disampaikan. Itu kami sedang mintakan. Nanti kita pelajari apakah komperhensif seperti yang dimaksud tadi," pungkasnya.
BPTJ sebelumnya meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kembali menerapkan perluasan wilayah ganjil genap yang pernah dilaksanakan pada Asian Games 2018 lalu. (Baca juga: Ganjil Genap Lanjut atau Tidak, Muncul Banyak Usulan Ektrim di FGD)
Kepala BPTJ Bambang Prihartono menilai, dengan diberlakukannya perluasan ganjil-genap saat perhelatan olah raga terakbar di benua Asia itu, kemacetan di Jakarta mengalami penurunan sebesar 17 persen.
Adapun waktu penerapannya, yakni Senin-Jumat yang dimulai dari pukul 06.00 hingga 21.00. "Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2019).
(thm)
Explore More