Macet Kian Parah, Sistem Ganjil Genap di Ibu Kota Perlu Diperluas

JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengusulkan Pemprov DKI Jakarta agar memperluas sistem Ganjil Genap seperti saat pelaksanaan Asian Games 2018. Alasannya, kemacetan di Jakarta saat ini semakin parah.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala seperti apa yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI tentang sistem Ganjil Genap, pihaknya mendapatkan bahwa hasil kinerja lalu lintas di Jakarta saat ini tengah menurun. Dia mencontohkan, kemacetan yang terjadi setiap pagi hari di Tol Cawang menuju Semanggi yang ekornya sudah sampai Cibubur. Padahal contraflow sudah diperpanjang dari pukul 09.00 menjadi pukul 10.00 WIB.

"Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," kata Bambang Prihartono saat dihubungi, Rabu (10/7/2019).

Selain itu, lanjut Bambang, Jakarta menjadi kota terburuk polusi dengan peringkat dua dunia. Hasil studi Japan International Cooperation Agency (JICA), pergerakan orang di Jabodetabek sudah mencapai 100 juta per hari. Sementara tiga tahun lalu baru mencapai 50 juta per hari. Akibatnya, modal share angkutan umum turun 12 persen lantaran pertambahan angkutan pribadi roda empat maupun roda dua.

Dengan kondisi polusi buruk, kemacetan bertambah dan kendaraan angkutan umum moda share semakin rendah, Bambang menilai, sangat berbahaya apabila tidak ada solusi. Terlebih, waktu terus berpacu.

"Bicara transportasi memang bukan gubernur saja. Semualah ada 3 gubernur, 8 bupati/wali Kota termasuk BPTJ. Oleh karena itu BPTJ berdasarkan latar belakang tadi mengusulkan kebijakan yang sudah pernah Kita coba. Ini bukan barang baru. Masyarakat juga sudah tahu Kan jadinya seperti apa," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat dari BPTJ terkait usulan perluasan Ganjil Genap. Untuk itu, dirinya belum mengetahui secara detail alasan dari usulan tersebut.

"Nanti kita akan melakukan konfirmasi ke BPTJ karena pasti mereka mengusulkan ada alasan. Nah itu yang kita perlu konfirmasi," ungkapnya.

Untuk kondisi existing saat ini, kata Syafrin, sistem Ganjil Genap cukup efektif mengurangi kepadatan. Namun, dia belum memegang data kecepatan kendaraan di ruas jalan sistem Ganjil Genap.

"Yang dikenakan ganjil genap pasti akan ada peningkatan kecepatan untuk lalu lintasnya. Saya belum dapat laporannya. Nanti saya konfirmasi dulu ke staf terkait apakah sudah dilakukan studi komprehensif bersama dengan stakeholder terkait. Saya belum pegang datanya," pungkasnya.

Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto menuturkan, Ganjil Genap merupakan sistem pengendalian lalu lintas satu-satunya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemacetan sebelum adanya Elektronik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Namun tentunya harus dilakukan pengawasan yang konsisten dan maksimal.

Sebab, kata Leksmono, apabila pengawasan yang dilakukan secara manual tidak konsisten dan lemah, ganjil-genap justru membuat pemilik kendaraan menjadi penipu, seperti membuat dua nomor polisi dan sebagainya.

Selain itu, lanjut Leksmono, perluasan ganjil-genap juga harus dibarengi dengan peningkatan layanan angkutan umum. Sehingga, begitu pengendara pribadi dari rumahnya meninggalkan kendaraanya, angkutan umum sudah melayani sebagai penggantinya.

"Kalau ruas jalan ganjil-genap belum terlayani angkutan umum, meski diberlakukan hanya pagi dan sore, sistem ganjil genap di ruas jalan itu tidak efektif," pungkasnya.