Pengamat Tak Yakin MRT Mampu Kurangi Macet di Jakarta Kecuali Ada ERP

JAKARTA - Pengamat transportasi Darmaningtyas pesimistis kehadiran Mass Rapid Transit (MRT) mampu mengurangi kemacetan di Jakarta. Sebab keberadaan MRT hanya sebatas menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memilih moda transportasi yang lebih nyaman.

"Belum terlalu berdampak dengan kemacetan. Dia hanya akan bisa memberikan alternatif waktu tunggu, angkutan yang nyaman," ujar Darmaningtyas, Rabu (27/3/2019).

Darmaningtyas melihat hal ini tak lepas dari rute yang baru satu jalur, yakni Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Terlebih di jalur MRT ruas jalan arteri cukup luas dan renggang. (Baca juga: Tarif MRT Rp8.500 Dinilai Kemahalan, MTI: Bisa Kurangi Minat Warga)

Karenanya, Darmaningtyas lebih mendorong Pemprov DKI mengembangkan moda transportasi yang mampu menjemput penumpang hingga ke rumah, seperti moda Jak Lingko dan Transjakarta. Dua moda transportasi ini dianggap lebih dekat dengan masyarakat ketimbang MRT yang berada di tengah kota.

"Segmentasinya kan orang yang dari kampung bawa motor, bawa kendaraan pribadi ke daerah pusat. Makanya, harusnya yang diperbanyak ya yang ke kampung-kampung," ujar dia. (Baca juga: Peradaban Baru Ibu Kota, Asa Menekan Kemacetan)

Selain itu, ia menyarankan agar penerapan Sistem Jalan Berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) segera dilakukan. ERP salah satu bentuk "paksaan" untuk masyarakat agar menggunakan MRT, karena membebankan biaya mahal kepada kendaraan yang masuk Jakarta.

"Jadi ada kebijakan yang dibarengi yang memaksa agar masyarakat bisa naik MRT ketimbang mobil pribadi," tuturnya. (Baca juga: Ogah Terapkan ERP, Anies Lebih Memilih Membangun Transportasi Massal)

Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin, tidak menampik dengan adanya ERP bisa mendorong peningkatan penumpang MRT. Hal itu juga berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan pada 2014 lalu. “Ada juga pengaruh lain soal kenaikan harga parkir,” ucapnya.

Tak hanya ERP, ada juga park n ride dan penerapan ganjil genap yang berlandaskan dari studi itu. “Kan sudah ada beberapa mekanisme yang diusulkan di studi itu,” tuturnya. (Baca juga: Lelang Electronic Road Pricing Jakarta Masih Bermasalah)

Keberadaan ERP memang hingga kini masih bermasalah. Proses lelang masih dilakukan dan belum diputuskan. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, mengatakan saat ini proses lelang ERP masih dilakukan pihaknya.

Sebelumnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah bersurat kepada Kejagung lantaran dua perusahaan yang ikut lelang ERP mengundurkan diri. “Sekarang masih tahap konsiying,” kata Sigit.

Diketahui, sejak lelang ERP dilakukan tanpa mencantumkan satu tekhnologi tertentu pada 22 Juli 2018 lalu, panitia lelang di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jalan Berbayar Elektronik (JBE) telah mendapatkan tiga perusahaan peserta lelang yang memasuki tahap ujicoba tekhis dari Proof Of concept (POC) masing-masing penyedia. Ketiganya adalah Q-Free, Kapsch, dan Bali tower.

Namun, Q-free, perusahaan tekhnologi asal Norwegia; dan Kapsch, perusahaan tekhnologi dari Swedia, yang pernah menguji cobakan perangkat ERP pada 2014 di ruas Jalan Jenderal Sudirman dan Kuningan, Jakarta Selatan, tiba-tiba mengundurkan diri.