Pembangunan DP 0 Rupiah Disesuaikan Kebutuhan Warga Jakarta
Pembangunan DP 0 Rupiah Disesuaikan Kebutuhan Warga Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan mendata jumlah kebutuhan masyarakat terhadap hunian program DP 0 Rupiah. Pembangunan hunian program DP 0 Rupiah nantinya disesuaikan dengan kebutuhan.
Kepala Unit Pengelola Tekhnis (UPT) DP0 Rupiah Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta, Zikran Kurniawan mengatakan, dalam beberapa bulan ke depan, pembangunan hunian program DP 0 Rupiah akan disesuaikan dengan data kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Sebab, apabila dibuka pendaftaran seperti yang sudah berjalan saat ini, jumlah peminat mencapai 2.400 orang. Sementara unit DP 0 Rupiah yang tengah dibangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya saat ini di Pondok Kelapa Village, Jakarta Timur hanya sekitar 709 unit.
"Peminat itu relatif. Program DP 0 Rupiah kan punya syarat-syarat. Populasinya siapa. Kedepan, kita akan mendata kebutuhan warga terhadap hunian DP 0 Rupiah," kata Zikran Kurniawan saat dihubungi pada Minggu (20/1/2019).
Zikran menjelaskan, pembangunan hunian program DP 0 Rupiah bukan hanya dilakukan oleh BUMD. Sebab, dalam perencanaan, program DP 0 Rupiah bisa dibangun oleh perusahaan swasta ataupun Badan usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, saat ini BUMN menyatakan minat untuk membangunya.
Namun, lanjut Zikran, harus ada regulasi dan skema pembiayaan yang mengatur. Termasuk perihal lokasi dan kemelikan lahan hunian DP 0 Rupiah. Apakah berada di atas lahan pemerintah, atau swasta. Menurutnya, regulasi tersebut tengah disiapkan berbarengan dengan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DP 0 Rupiah.
"Pertengahan semester ini kemungkinan bisa terlihat regulasi dan kebutuhannya. Untuk bisa menjalankan program DP 0 Rupiah, kami sebagai UPT harus berubah menjadi BLUD dahulu. Tidak mudah membuat UPT menjadi perusahaan atau BLUD. Semua syaratnya harus dipenuhi," ungkapnya.
Terkait rencana Pemprov DKI yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, pembangunan hunian tertulis sebanyak 250.000 unit, lanjut Zikran, bukan berarti rencana pembangunan 250.000 unit dapat selesai dalam lima tahun pemerintahan.
Paling tidak, groundbreaking bisa berjalan secara bertahap dalam lima tahun sesuai RPJMD."Program hunian akan terus berjalan, tidak hanya sampai 2022. Desainnya dibuat jangka panjang," ungkapnya.
Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinotan menuturkan, 250.000 hunian dalam RPJMD 2017-2022, tidak semuanya menggunakan skema DP 0 Rupiah Menurutnya, pembangunan DP 0 Rupiah hanya sekitar 13.500 yang akan dibangun seluruhnya oleh Sarana Jaya selama lima tahun hingga 2022.
Saat ini, kata Yoory, pihaknya tengah memiliki lahan di wilayah Jakarta Timur yang rencananya akan dibangun DP 0 rupiah pada tahun ini. Yaitu di Cilangkap seluas 2,8 hektare dan Pulogebang seluas 4 hektare.
"Kami masih mendesain unit DP 0 Rupiah yang akan dibangun di Cilangkap dan Pulogebang. Kami akan membeli lahan di Selatan, Barat, itu kita sudah punya beberapa list bisa kita beli dan dijadikan DP 0 Rupiah. Seharusnya tidak ada kendala untuk membangun 13.500 dalam lima tahun. Tanahnya kan milik BUMD," ucapnya.
Terkait tipe dan luas unit program DP 0 Rupiah, Yoory menyebut sama seperti tipe yang disediakan di pondok kelapa Vilage. Klapa Village tersebut terbagi menjadi enam tipe. Pertama tipe studio yang berukuran 21 meter persegi dengan harga per unit Rp184 juta. Besar cicilan setiap bulan yaitu Rp1,9 juta untuk jangka waktu 10 tahun, Rp1,4 juta untuk jangka 15 tahun, dan Rp1,17 juta untuk cicilan 20 tahun.
Tipe studio berukuran 22,25 meter persegi harga unitnya sebesar Rp195,8 juta. Untuk jangka waktu cicilan 10 tahun akan dikenakan biaya Rp2 juta setiap bulan, jangka 15 tahun Rp1,49 juta dan masa 20 tahun sebesar Rp1,24 juta.
Untuk unit satu kamar atau luas 23,95 meter persegi harganya yaitu Rp210,7 juta. Cicilan selama 10 tahun dikenakan biaya setiap bulan sebesar Rp2,1 juta per bulan, selama 15 tahun dikenakan biaya cicilan Rp1,61 juta dan masa 20 tahun cicilan Rp1,3 juta.
Selanjutnya, tipe satu kamar dengan luas 24,25 meter persegi harganya yakni Rp213,4 juta. Untuk cicilan selama 10 tahun yaitu Rp2,2 juta setiap bulan, Rp1,63 juta untuk 15 tahun dan 20 tahun dikenakan biaya Rp1,35 juta.
Kemudian, unit dengan dua kamar seluas 34,65 meter persegi harganya Rp335,4 juta. Cicilan Rp3,4 per bulan untuk masa cicilan 10 tahun Rp2,5 juta untuk masa 15 tahun dan Rp2,12 juta untuk masa 20 tahun.
Sedangkan, tipe paling luas dengan dua kamar seluas 35,3 meter persegi harganya Rp341,7 juta. Untuk cicilan 10 tahun setiap bulan dikenakan biaya Rp3,5 juta, masa 15 tahun sebesar Rp2,6 juta dan 20 tahun sebesar Rp2,16 juta.
Kepala Unit Pengelola Tekhnis (UPT) DP0 Rupiah Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta, Zikran Kurniawan mengatakan, dalam beberapa bulan ke depan, pembangunan hunian program DP 0 Rupiah akan disesuaikan dengan data kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Sebab, apabila dibuka pendaftaran seperti yang sudah berjalan saat ini, jumlah peminat mencapai 2.400 orang. Sementara unit DP 0 Rupiah yang tengah dibangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya saat ini di Pondok Kelapa Village, Jakarta Timur hanya sekitar 709 unit.
"Peminat itu relatif. Program DP 0 Rupiah kan punya syarat-syarat. Populasinya siapa. Kedepan, kita akan mendata kebutuhan warga terhadap hunian DP 0 Rupiah," kata Zikran Kurniawan saat dihubungi pada Minggu (20/1/2019).
Zikran menjelaskan, pembangunan hunian program DP 0 Rupiah bukan hanya dilakukan oleh BUMD. Sebab, dalam perencanaan, program DP 0 Rupiah bisa dibangun oleh perusahaan swasta ataupun Badan usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, saat ini BUMN menyatakan minat untuk membangunya.
Namun, lanjut Zikran, harus ada regulasi dan skema pembiayaan yang mengatur. Termasuk perihal lokasi dan kemelikan lahan hunian DP 0 Rupiah. Apakah berada di atas lahan pemerintah, atau swasta. Menurutnya, regulasi tersebut tengah disiapkan berbarengan dengan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DP 0 Rupiah.
"Pertengahan semester ini kemungkinan bisa terlihat regulasi dan kebutuhannya. Untuk bisa menjalankan program DP 0 Rupiah, kami sebagai UPT harus berubah menjadi BLUD dahulu. Tidak mudah membuat UPT menjadi perusahaan atau BLUD. Semua syaratnya harus dipenuhi," ungkapnya.
Terkait rencana Pemprov DKI yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, pembangunan hunian tertulis sebanyak 250.000 unit, lanjut Zikran, bukan berarti rencana pembangunan 250.000 unit dapat selesai dalam lima tahun pemerintahan.
Paling tidak, groundbreaking bisa berjalan secara bertahap dalam lima tahun sesuai RPJMD."Program hunian akan terus berjalan, tidak hanya sampai 2022. Desainnya dibuat jangka panjang," ungkapnya.
Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinotan menuturkan, 250.000 hunian dalam RPJMD 2017-2022, tidak semuanya menggunakan skema DP 0 Rupiah Menurutnya, pembangunan DP 0 Rupiah hanya sekitar 13.500 yang akan dibangun seluruhnya oleh Sarana Jaya selama lima tahun hingga 2022.
Saat ini, kata Yoory, pihaknya tengah memiliki lahan di wilayah Jakarta Timur yang rencananya akan dibangun DP 0 rupiah pada tahun ini. Yaitu di Cilangkap seluas 2,8 hektare dan Pulogebang seluas 4 hektare.
"Kami masih mendesain unit DP 0 Rupiah yang akan dibangun di Cilangkap dan Pulogebang. Kami akan membeli lahan di Selatan, Barat, itu kita sudah punya beberapa list bisa kita beli dan dijadikan DP 0 Rupiah. Seharusnya tidak ada kendala untuk membangun 13.500 dalam lima tahun. Tanahnya kan milik BUMD," ucapnya.
Terkait tipe dan luas unit program DP 0 Rupiah, Yoory menyebut sama seperti tipe yang disediakan di pondok kelapa Vilage. Klapa Village tersebut terbagi menjadi enam tipe. Pertama tipe studio yang berukuran 21 meter persegi dengan harga per unit Rp184 juta. Besar cicilan setiap bulan yaitu Rp1,9 juta untuk jangka waktu 10 tahun, Rp1,4 juta untuk jangka 15 tahun, dan Rp1,17 juta untuk cicilan 20 tahun.
Tipe studio berukuran 22,25 meter persegi harga unitnya sebesar Rp195,8 juta. Untuk jangka waktu cicilan 10 tahun akan dikenakan biaya Rp2 juta setiap bulan, jangka 15 tahun Rp1,49 juta dan masa 20 tahun sebesar Rp1,24 juta.
Untuk unit satu kamar atau luas 23,95 meter persegi harganya yaitu Rp210,7 juta. Cicilan selama 10 tahun dikenakan biaya setiap bulan sebesar Rp2,1 juta per bulan, selama 15 tahun dikenakan biaya cicilan Rp1,61 juta dan masa 20 tahun cicilan Rp1,3 juta.
Selanjutnya, tipe satu kamar dengan luas 24,25 meter persegi harganya yakni Rp213,4 juta. Untuk cicilan selama 10 tahun yaitu Rp2,2 juta setiap bulan, Rp1,63 juta untuk 15 tahun dan 20 tahun dikenakan biaya Rp1,35 juta.
Kemudian, unit dengan dua kamar seluas 34,65 meter persegi harganya Rp335,4 juta. Cicilan Rp3,4 per bulan untuk masa cicilan 10 tahun Rp2,5 juta untuk masa 15 tahun dan Rp2,12 juta untuk masa 20 tahun.
Sedangkan, tipe paling luas dengan dua kamar seluas 35,3 meter persegi harganya Rp341,7 juta. Untuk cicilan 10 tahun setiap bulan dikenakan biaya Rp3,5 juta, masa 15 tahun sebesar Rp2,6 juta dan 20 tahun sebesar Rp2,16 juta.
(whb)
Explore More