Jelang Pileg dan Pilpres, Ditjen PAS Lakukan Perekaman E-KTP di Lapas
Jelang Pileg dan Pilpres, Ditjen PAS Lakukan Perekaman E-KTP di Lapas
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) melakukan perekaman e-KTP terhadap warga binaan yang menghuni lembaga pemasyarakatan. Langkah ini untuk memberikan hak konstitusi bagi warga binaan menentukan piihannya pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan Ditjen PAS adalah memfasilitasi rekam cetak Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakakan (WBP) yang belum memilikinya sebagai salah satu syarat mengikuti Pemilu 2019.
“Program Rekam Cetak KTP-el Serentak di Lapas/Rutan, Sukseskan Pemilu 2019 ini digelar tanggal 17-19 Januari 2019 sebagai gerakan nasional di lapas dan rutan seluruh Indonesia serta dapat disaksikan secara relay melalui aplikasi zoom," kata Sri di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Turut hadir Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua Ombudsman, Ketua KPUD DKI Jakarta, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Hukum dan HAM, serta para Kepala UPT Pemasyarakatan DKI Jakarta.
Acara dirangkaikan dengan penjelasan dan simulasi perekaman KTP elektronik bagi WBP, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis E-KTP kepada WBP, serta peninjauan hasil karya WBP.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menegaskan narapidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan hakim masih memiliki hak politik sebagai warga negara Indonesia pada umumnya dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas hak-hak tersebut.
“Hak memilih bagi warga negara perlu mendapat pelindungan maksimal dari pemerintah. Pelindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam pesta demokrasi karena suara mereka juga sangat berpengaruh bagi arah masa depan bangsa Indonesia,” kata Yasonna.
Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan Ditjen PAS adalah memfasilitasi rekam cetak Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakakan (WBP) yang belum memilikinya sebagai salah satu syarat mengikuti Pemilu 2019.
“Program Rekam Cetak KTP-el Serentak di Lapas/Rutan, Sukseskan Pemilu 2019 ini digelar tanggal 17-19 Januari 2019 sebagai gerakan nasional di lapas dan rutan seluruh Indonesia serta dapat disaksikan secara relay melalui aplikasi zoom," kata Sri di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Turut hadir Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua Ombudsman, Ketua KPUD DKI Jakarta, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Hukum dan HAM, serta para Kepala UPT Pemasyarakatan DKI Jakarta.
Acara dirangkaikan dengan penjelasan dan simulasi perekaman KTP elektronik bagi WBP, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis E-KTP kepada WBP, serta peninjauan hasil karya WBP.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menegaskan narapidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan hakim masih memiliki hak politik sebagai warga negara Indonesia pada umumnya dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas hak-hak tersebut.
“Hak memilih bagi warga negara perlu mendapat pelindungan maksimal dari pemerintah. Pelindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam pesta demokrasi karena suara mereka juga sangat berpengaruh bagi arah masa depan bangsa Indonesia,” kata Yasonna.
(ysw)
Explore More