Pemprov DKI Bakal Kelola Jalan Nasional di Jakarta
Pemprov DKI Bakal Kelola Jalan Nasional di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bakal mengelolah sejumlah 13 jalan nasional. Hal ini untuk memaksimalkan fungsi jalan, termasuk mempercantik sejumlah fasilitas jalan tersebut.
Dengan anggaran mencukupi, DKI tidak akan sulit untuk mengelola jalan nasional tersebut. Terlebih beberapa jalan itu berada di pusat kota, pemeliharaan hingga merapikan akan dengan mudah dilakukan oleh Pemprov DKI. “Jalan-jalan nasional itu nanti akan 100% dikelola Pemprov DKI. Kemarin sudah diberikan arahan itu, Pak Menteri PUPR juga menyampaikan 100% diserahkan," ujar Anies beberapa waktu lalu.
Kini terhadap jalan itu, Anies menyebut dari 38 ruas jalan nasional, 25 ruas jalan di antaranya sudah dikelola. Sedangkan 13 jalan masih dikelola Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan bersiap diserahterimakan.
Anies menilai serah terima ini akan membuat akses lalu lintas serta pengaturannya dari beberapa kota pinggiran Jakarta menjadi lebih mudah. Sebab menurut Anies dengan keterbatasan tupoksi, membuat Pemprov DKI kesulitan. "Rute-rute lalu lintas, kami tidak bisa leluasa mengatur ketika jalan-jalan utama itu tidak berada di kewenangan DKI. Termasuk mengendalikan moda transportasi massal dan pribadi yang singgah di DKI Jakarta," ujarnya.
Anies menuturkan, jika moda transportasi massal direncanakan sendiri oleh masing masing daerah, bukan menjadi solusi yang baik untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Karenanya bila digabungkan akan mempermudah pihaknya membuat suatu kawasan, termasuk mengendalikan moda transportasinya.
"Nanti yang mengatur kawasan adalah Pemprov DKI. Bagi kami pengaturan transportasi massal dijadikan satu itu akan sangat memudahkan,” kata Anies.
Dipilihnya DKI sebagai pengelola jalan bukan tanpa alasan, menurutnya hal itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki pengalaman saat menjadi Gubernur DKI.
"Pak Presiden merujuk pada saat beliau menjadi Gubernur DKI, itu yang menjadi rujukan tapi kemarin belum ada finalnya. Tapi saat ini arahnya sudah diberi tahu oleh Pak Menko Maritim dan diarahkan ke DKI," tambah Anies.
Anggota DPRD Komisi D, Bestari Barus menyambut baik hal itu. Ia melihat hal itu menjadi momentum untuk membenahi transportasi dan melakukan pengaturan volume kendaraan menuju Jakarta.“Ini hal yang positif, APBD kita kan melimpah. Saya pikir tidak sulit, dengan mengelola melalui anggaran kita,” kata Bestari saat menanggapi hal itu.
Meski demikian, Bestari meminta DKI agar memanfaatkan momentum itu. Pembenahan dan peningkatan perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemprov DKI. Pembenahan trotoar hingga jalanan berlubang dilakukan untuk pemeliharaan.
Termasuk soal transportasi, Bestari melihat hal ini menjadi momentum terbaik. Pengendalian volume kendaraan wajib dilakukan dengan memberikan transportasi yang nyaman dan baik. “Ini cukup baik soal transportasi, bisa mengarahkan mereka untuk menggunakan transportasi bisa menggurangi volume kendaraan,” ucapnya.
Dengan anggaran mencukupi, DKI tidak akan sulit untuk mengelola jalan nasional tersebut. Terlebih beberapa jalan itu berada di pusat kota, pemeliharaan hingga merapikan akan dengan mudah dilakukan oleh Pemprov DKI. “Jalan-jalan nasional itu nanti akan 100% dikelola Pemprov DKI. Kemarin sudah diberikan arahan itu, Pak Menteri PUPR juga menyampaikan 100% diserahkan," ujar Anies beberapa waktu lalu.
Kini terhadap jalan itu, Anies menyebut dari 38 ruas jalan nasional, 25 ruas jalan di antaranya sudah dikelola. Sedangkan 13 jalan masih dikelola Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan bersiap diserahterimakan.
Anies menilai serah terima ini akan membuat akses lalu lintas serta pengaturannya dari beberapa kota pinggiran Jakarta menjadi lebih mudah. Sebab menurut Anies dengan keterbatasan tupoksi, membuat Pemprov DKI kesulitan. "Rute-rute lalu lintas, kami tidak bisa leluasa mengatur ketika jalan-jalan utama itu tidak berada di kewenangan DKI. Termasuk mengendalikan moda transportasi massal dan pribadi yang singgah di DKI Jakarta," ujarnya.
Anies menuturkan, jika moda transportasi massal direncanakan sendiri oleh masing masing daerah, bukan menjadi solusi yang baik untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Karenanya bila digabungkan akan mempermudah pihaknya membuat suatu kawasan, termasuk mengendalikan moda transportasinya.
"Nanti yang mengatur kawasan adalah Pemprov DKI. Bagi kami pengaturan transportasi massal dijadikan satu itu akan sangat memudahkan,” kata Anies.
Dipilihnya DKI sebagai pengelola jalan bukan tanpa alasan, menurutnya hal itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki pengalaman saat menjadi Gubernur DKI.
"Pak Presiden merujuk pada saat beliau menjadi Gubernur DKI, itu yang menjadi rujukan tapi kemarin belum ada finalnya. Tapi saat ini arahnya sudah diberi tahu oleh Pak Menko Maritim dan diarahkan ke DKI," tambah Anies.
Anggota DPRD Komisi D, Bestari Barus menyambut baik hal itu. Ia melihat hal itu menjadi momentum untuk membenahi transportasi dan melakukan pengaturan volume kendaraan menuju Jakarta.“Ini hal yang positif, APBD kita kan melimpah. Saya pikir tidak sulit, dengan mengelola melalui anggaran kita,” kata Bestari saat menanggapi hal itu.
Meski demikian, Bestari meminta DKI agar memanfaatkan momentum itu. Pembenahan dan peningkatan perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemprov DKI. Pembenahan trotoar hingga jalanan berlubang dilakukan untuk pemeliharaan.
Termasuk soal transportasi, Bestari melihat hal ini menjadi momentum terbaik. Pengendalian volume kendaraan wajib dilakukan dengan memberikan transportasi yang nyaman dan baik. “Ini cukup baik soal transportasi, bisa mengarahkan mereka untuk menggunakan transportasi bisa menggurangi volume kendaraan,” ucapnya.
(whb)
Explore More