2019, Tilang Elektronik Berlaku Nasional

JAKARTA - Sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) yang mulai diberlakukan di DKI Jakarta dinilai efektif menekan pelanggaran lalu lintas. Polri menargetkan, sistem ini bisa diberlakukan di seluruh daerah pada tahun depan.

DKI Jakarta menjadi rintisan (pilot project) sistem baru ini. Dukungan yang baik dari pemerintah daerah khususnya dalam ketersediaan anggaran membuat pelaksanaan sistem ini tak menemui kendala banyak. Untuk menerapkan secara nasional, Polri mendorong pemerintah daerah menyiapkan anggaran guna pembelian dan pemasangan closed circuit television (cctv) di sejumlah titik strategis.

Wakapolri Komjen Pol Ari Dono menyambut baik dengan sistem ETLE yang diterapkan Polda Metro Jaya. Program ini, tandas Ari Dono, merupakan rintisan perkembangan teknologi tilang di Indonesia. Karenanya dia sangat berharap sistem ini menjadi skala nasional dan diterapkan di beberapa kota di Indonesia. “Aplikasi ini sudah ada, sistem ini sudah ada, tinggal menambah kekuatan saja, tinggal nambah kekuatan jaringannya, kita tambah hardware-nya nanti maka seluruh Indonesia akan tergelar,” papar Wakapolri.

Dia mengakui, kesiapan anggaran akan menjadi kendala pemasangan di daerah. Sebab anggaran di daerah tak sebesar di DKI. Karena itu pihaknya takkan menyerah untuk terus mengajukan sistem ETLE. “Diperlukan anggaran untuk memasang alat ini. Tahun depan kita akan anggarkan, tahun depannya lagi kita ajukan. Sekarang kita harapkan ini didengar semua,” jelasnya.

Wakapolri melihat penerapan sistem ETLE mampu mengurangi polisi di lapangan. Terlebih sistem ini mampu menciptakan disiplin pengendara dalam berlalu lintas. Karena itu dia berharap kedepannya melalui ini jumlah polisi di jalanan kian berkurang dan tak perlu lagi memasang patung patung polisi.

Dia mencontohkan seperti di Jepang yang lebih dahulu memasang ETLE. Pengendara di negara ini kian disiplin, sekalipun budaya Jepang sudah disiplin. Selain untuk meningkatkan disiplin berkendara, cctv ETLE dianggap mampu menciptakan rasa aman. “Bicara aman, sekarang sudah rangking sembilan. Tapi untuk bicara kesadaran ketertiban entah nomor berapa?” katanya.

Dorongan penerapan sistem ETLE secara nasional juga diungkapkan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Pol Refdi Andri. Untuk tahap awal, pemda tak perlu memasang CCTV dengan jumlah banyak karena terbatasnya anggaran. "Kita mengimbau paling tidak pemda melakukan hal serupa di beberapa titik dahulu, mungkin 2, atau 3 titik," ujarnya.

Sementara Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan memperluas sistem ETLE di tahun 2019 mendatang ditandai dengan 81 kamera CCTV yang dipasang di 25 titik. Lantaran pengadaan serta pemasangan CCTV membutuhkan anggaran besar, Pemprov DKI berencana membantu pengadaan mulai dari pemasangan tiang hingga membantu pengadaan CCTV.

“Tahun depan, insya Allah kita pasang semuanya. Satu titik satu simpang, kamera yang terpasang tidak hanya satu, bisa dua bisa tiga,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf.

Untuk mendukung sistem ETLE, DKI berencana memasang CCTV di seluruh ruas jalanan Jakarta. Lokasi keramaian, seperti Monas dan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) menjadi titik yang diprioritaskan dipasang. Selain itu, ETLE juga akan ditempatkan dibeberapa objek vital, seperti Istana Negara dan Gedung DPR MPR Senayan.

Menurut Dirlantas, sistem ETLE mulai membaik, masyarakat mulai tertib berlalu lintas. Hal ini terlihat dari pelanggar mulai berkurang setelah diterapkannya ETLE di dua titik jalan, yakni Bunderan Patung Kuda dan Persimpangan Sarinah.

Termasuk saat penindakan ETLE mulai 1 November lalu. Hingga, Jumat 23 November 2018 lalu pihaknya mencatat 2.441 kendaraan melakukan pelanggaran sejak penindakan dimulai. Dia mengakui dari ribuan pelanggaran itu, konfirmasi sudah dilakukan oleh 1.327 pemilik kendaraan. “134 kendaraan sudah membayar, dan 124 sudah vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” jelas Yusuf.

Kamera ANPR
Yusuf mengungkapkan, berbeda dengan kamera pengintai yang dipasang di sejumlah gedung, CCTV ETLE memeliki karakteristik berbeda, salah satunya automatic number plate recognition (ANPR) atau berteknologi tinggi.

Dalam spesifikasinya, CCTV ini diketahui memiliki dua jenis kamera. Yakni kamera dengan diameter lensa 40 milimeter dengan 3 megapixel dan kamera diameter lensa 16 milimeter dengan 9 megapixel. Keduanya mampu menyimpan data hingga 128 gigabite.

Kamera produksi China ini mampu melakukan perekaman dan mendukung semua jenis kendaraan, serta mampu merekam kecepatan hingga 250 km/jam.

Meskipun tidak mendetail berapa harga satu unit kameranya. Namun Yusuf menyakini spesifikasi seperti ini sangat cocok untuk dipasang di Jakarta. Dia pun optimis 81 CCTV yang direncanakan itu, dapat terpasang tahun depan, sebab Pemprov DKI siap membantu dalam anggaran. “Tiang sama kamera. Pak Gubernur minta diusulkan. Besok saya bikin langsung rincian anggarannya,” ujar Yusuf.

Terkait rencana menyambungkan ke pelat daerah, Yusuf mengakui pihaknya tengah mengupayakan menyambungkan data dari Korlantas ke Polda Metro Jaya. “Paling gampang. Hari ini juga bisa sebenarnya. Tapi kami belum siap,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui pihaknya mendukung penuh penerapan CCTV ETLE. Karena itu, dirinya akan membantu dalam registrasi kendaraan bermotor di Jakarta, melalui data kependukan. Anies yakin registrasi dapat dilakukan.

Sejauh ini, Anies mencatat sekitar Rp2 triliun uang DKI berasal dari masyarakat. Rincianya, Rp1,2 triliun dari sekitar 700 ribu mobil dan Rp855 miliar dari 4 juta kendaraan roda dua. Karena itu dengan ETLE, Anies mengharapkan dorongan masyarakat melakukan registrasi ulang kendaraanya. Perapihan administrasi bisa terjadi. “Kita dukung dan mudah-mudahan nanti bisa lebih luas, sekarang baru di koridor Sudirman-Thamrin,” ucap Anies.

Menanggapi sistem ETLE, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Komjen Pol Syaifruddin menjelaskan reformasi teknologi harus dilakukan Indonesia, sebagaimana target negara mencapai 1 abad Hari Jadi 2045 mendatang. “Kita merencanakan the big five in the world, jadi harus ada perubahan, terutama dalam teknologi,” kata Syaifruddin.

Karena itu dengan diterapkan sistem ETLE, akan menjadi motor untuk menciptakan pemerintah baik, sebab sepengetahuannya, ETLE mampu memutus birokrasi. “Ini bagian dari inovasi pelayanan publik. Bagaimana negara mendekatkan pelayanan publik. Tentu bisa dilakukan semua ke seluruh Indonesia. Saya sudah menggambarkan semua stakeholder, sudah melakukan kesamaan,” sebutnya. (Yan Yusuf)