Didemo Sopir, Program Penataan Angkot Terancam Gagal

BOGOR - Sejumlah rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang sudah dipersiapkan untuk mengatasi kemacetan berupa rerouting atau penataan angkutan kota (angkot) dan konversi 3:1 (tiga angkot diganti satu bus transpakuan) serta 3:2 (tiga angkot konvesional diganti dua angkot modern) terancam batal.

Pasalnya, sejumlah hambatan hingga saat ini belum juga terselesaikan. Mulai dari penolakan sopir angkot konvesional terhadap keberadaan angkot modern berupa aksi mogok hingga kemarin masih terjadi.

Akibatnya ratusan penumpang trayek angkot 09 (Sukasari-Ciparigi) dan 01 (Baranangsiang-Ciawi) dan beberapa trayek lainnya yang saat ini disebut sebagai rute Trans Pakuan Koridor (TPK) 4 sempat terlantar. Para sopir angkot lebih memilih memarkirkan kendaraannya di badan Jalan Raya Tajur depan Kantor Dishub Kota Bogor.

Bahkan di antara mereka sempat melakukan sweeping, menurunkan penumpang dari angkot-angkot yang masih nekat beroperasi.

"Kecewa juga, padahal tujuan saya ke Plaza Ekalokasari sudah dekat, tapi tadi malah diturunkan. Alasan sopirnya karena enggak enak ada demo menolak angkot modern," ujar Cindy Puspita (25), warga Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu (14/11/2018).

Informasi dihimpun menyebutkan, aksi unjuk rasa para sopir angkot konvesional ini diketahui terjadi yang kedua kalinya sejak angkot modern beroperasi akhir Oktober lalu.

Bahkan, saat itu puluhan angkot modern melakukan sweeping dan nyaris terjadi pengerusakan terhadap angkot modern yang nekat beroperasi meski mendapat penolakan keras. Beruntung, saat itu karena pengoperasiannya mendapat pengawalan petugas gabungan dari Dishub, TNI dan Polri sehingga aksi anarkis dapat dihindari.

"Kami protes karena sebelumnya sempat audiensi antara kami dengan dewan DPRD dan menyepakati agar Angkot Modern jangan dulu berjalan, tapi kenyataanya malah jalan terus. Jelas kami bereaksi," tutur Dudung (35), sopir angkot 01 (Baranangsiang-Ciawi) usai mediasi di kantor Dishub Kota Bogor.

Dia mengatakan, aspirasi para sopir masih tetap sama seperti sebelumnya. Menurutnya, dengan kehadiran angkot modern para sopir merasa sangat dirugikan.

Bahkan pihaknya bersama para sopir lainnya sempat melayangkan surat secara resmi ke DPRD. Namun, belum ada jawabannya. "Kata Dewan nanti akan ada disposisi untuk kami. Jadi masih nunggu kapan waktunya," jelasnya.

Dudung menambahkan, adanya aspirasi seperti ini bukan berarti para sopir menghambat program penataan transportasi, justru sebaliknya para sopir mendukung asalkan adanya sosialisasi dan kompensasi.

"Pemerintah juga harus mengerti keadaan kami. Dulu dinas itu hanya menginformasikan konversi 3:1 yakni dari angkot ke bus.Tapi, sekarang kenapa konversinya 3:2 dari angkot ke angkot lagi. Jadi karena mediasi tadi jawabannya mengambang, ya kami pasrahkan ke masing-masing para sopir. Artinya, jika angkot modern tetap berjalan dan di lapangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bukan tanggung jawab kami," katanya.

Sementara itu, menurut Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Teguh Rihananto, program konversi 3:2 yang dijalankan saat ini tidak tepat dan melenceng dari konsep awal penyelenggaraan penataan transportasi massal melalui program konversi 3:1.

"3:2 itu tetap saja angkot diganti angkot baru, kalau dijadikan bahan sebagai konversi itu tidak sesuai dengan harapan. Saya harap Dishub tahu program prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat," jelasnya.

Tak hanya itu, menurutnya hingga saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan lebih lanjut terkait Perda lalu lintas, khususnya tentang transportasi massal ini.

"Karena Perda ini akan menjadi landasan hukum dalam penataan secara teknis untuk subsidi, transportasi massal sehingga kemacetan di Kota Bogor bisa teratasi. Konversi itu bukan konversi angkotnya tapi esensinya untuk kapasitas penumpangnya," ucapnya.

Bahkan DPRD Kota Bogor juga belum lama ini juga menolak rencana alokasi anggaran subsidi angkutan umum Trans Pakuan yang diusulkan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) selaku badan usaha milik daerah (BUMD) lantaran tak realistis.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono menegaskan, untuk anggaran subsidi bus Trans Pakuan dipastikan dicoret karena pihaknya menghendaki bus tersebut beroperasi terlebih dahulu.

"Saat ini belum bisa dilihat bus itu untung atau merugi. Setelah satu tahun beroperasi, baru dilakukan evaluasi untuk diberi subsidi atau tidak. Masa untung tetap diberi subsidi? Kan kalau penumpang banyak, pasti untung," jelasnya.

Pihaknya menolak kebijakan Pemkot bertujuan untuk menyelamatkan harta rakyat agar ditempatkan dipos seharusnya.

"Makanya kami lebih masukan ke anggaran yang lebih penting yaitu posyandu dan pos Bindu sebagai apresiasi para kader, bukan subsidi angkutan yang belum jelas," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek Dishub Kota Bogor Ari Priyono menjelaskan, bahwa permasalahan ini disebabkan ada beberapa trayek yang tidak mengetahui adanya operasional angkot modern terkait program rerouting ini.

"Iya trayek 21 ada beberapa sopir 09, artinya kan gini di trayek 21 ini kan belum diinformasikan secara masif yang awalnya hanya satu badan hukum sekarang ada lima badan hukum, jadi ini sebenarnya rerouting yang baru jalan hanya TPK 4," katanya.

Lebih lanjut Ari menambahkan dari lima badan hukum yang melayani TPK 4, satu diantaranya yakni badan hukum Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari) selaku leader dengan angkot modernnya yang sudah siap.

Terkait sarana dan prasarana, Ari mengatakan bahwa Dishub sudah menyiapkan sarana pendukung terkait program rerouting ini.

"Prasarana itu sudah siap, dijalur jalur utama di Kota Bogor Dishub sudah memasang rambu untuk mengarahkan jalur rute mana saja yang dilewati oleh jalur tersebut," katanya.

Ia pun mengatakan bahwa kesulitan melakukan sosialisasi karena jumlah sopir angkot di Bogor lebih dari 2000 orang. Untuk itu, pihaknya meminta agar badan hukum menginformasikan kepada anggotanya.

"Kita sosialisasi di media sudah, tapi kalau person to person kan sulit, karena jumlah sopir angkot di Kota Bogor itu ribuan," jelasnya.

Kabid Angkutan Dishub Kota Bogor, Jimmy Hutapea mengatakan hingga saat ini pengoperasian angkot modern masih ditunda. "Jadi besok kita pending dulu, tetapi hanya satu hari sedangkan hari selanjutnya akan kembali berjalan," ucapnya.

Jimmy mengatakan, program di TPK 4 ini harus terus dijalankan meskipun ada pro dan kontra. Terkait aksi demonstrasi tadi Jimmy menilai, bahwa aksi yang dilakukan para sopir terkait keluhan dan aspirasinya tidak relevan dengan konversi 3:2.

Kondisi itu dikarenakan saat mediasi beberapa waktu lalu sopir atau pemilik angkot yang menyampaikan mereka keberatan untuk melakukan konversi 3:1, yang berarti tiga angkot di non aktifkan diganti dengan satu bus.

"Saya sudah katakan bahwa konversi 3:1 itu di pending, sekarang jika mereka yang seharusnya konversi 3:1 komplain menurut saya tidak relevan dengan jalannya konversi 3:2, karena konversi 3:1 ini baru akan diusahakan berjalan jika Pemkot sudah mengalokasikan anggaran subsidi yang memang satu paket ketika konversi 3:1 akan ada subsidi," katanya.