Soal Plh Bupati Bekasi, Wagub Jabar Akan Berkonsultasi ke Kemendagri

BANDUNG - Pemprov Jabar segera berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetapan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, Neneng bersama 9 orang lainnya, mulai dari kepala dinas di Kabupaten Bekasi hingga pihak-pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi setelah KPK menggelar OTT terkait proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. (Baca: Bupati Bekasi dan Direktur Lippo Group Tersangka Suap Meikarta )

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, akan segera berkonsultasi dengan Kemendagri terkait pengganti Neneng, apakah akan dilantik pelaksana harian (Plh) ataupun pelaksana tugas (Plt) agar roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi berjalan kembali.

"Demi terselenggaranya roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi, tidak stagnan, maka kami akan langsung berkonsultasi kepada Kemendagri bagaimana solusinya? Apakah solusinya Plh atau Plt atau bagaimana atau ditunggu dulu," tutur Uu melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/10/2018).

Uu yang hari ini tengah berkunjung ke Kabupaten Bekasi itu menyatakan, konsultasi ke Kemendagri perlu segera dilakukan agar semua program atau kebijakan di pemerintahan tidak tersendat akibat kasus ini.

"Jangan sampai tidak ada yang menandatangan keputusan-keputusan, tidak ada yang membuat sebuah kebijakan karena kita ini perlu cepat dalam segala hal," paparnya.

"Kita akan secepatnya melalui telepon ataupun saya juga bisa kesana (Kemendagri) dan kami ingin mendorong segera ada pimpinan di sini jangan sampai tidak ada," tandasnya.