Merepotkan, Ribuan Calon Jamaah Umrah Demo Tolak Aturan Rekam Biometrik
Merepotkan, Ribuan Calon Jamaah Umrah Demo Tolak Aturan Rekam Biometrik
A
A
A
JAKARTA - Ribuan calon jamaah umrah dan penyelenggara yang tergabung dalam Jamaah Umrah dan Masyarakat (Jumrat) VFS Tasheel menyambangi Kedutaan Besar (Kedubes) Saudi Arabia di Jakarta, Rabu (3/10/2018). Mereka menolak pemberlakuan rekam biometrik sidik jari dan retina mata sebagai prasyarat untuk pengajuan pengurusan visa umrah melalui operator VFS Tasheel yang diklaim sebagai peraturan baru dari Pemerintah Kerajaan Saudi.
Menurut jamaah, aturan ini sangat memberatkan dan merepotkan. Pasalnya, setiap jamaah harus melakukan rekam biometrik ini sebelum pengurusan visa. Tempat melakukan rekam biometrik sendiri rencananya hanya akan berada di masing-masing ibu kota provinsi di Indonesia.
“Bayangkan, bagaimana dengan jamaah yang domisilinya berada di daerah yang terpencil dan membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai ke Ibu kota provinsi tempatnya tinggal? Tentu akan sangat memakan waktu dan tenaga,” ujar Ketua Umum HIMPUH Baluki Ahmad di depan Kantor Kedubes Arab Saudi.
Ia menyebutkan, aturan rekam biometrik ini belum memiliki landasan hukum yang jelas. Hingga kini belum ada pernyataan resmi baik dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia maupun Kedubes Saudi Arabia di Indonesia yang ditujukan kepada Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), maupun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI).
Sementara itu, Ketum AMPHURI Joko Asmoro mengatakan, jika VFS Tasheel ini memang kebijakan resmi dari Pemerintah Arab Saudi, kenapa Kemenlu RI belum menerima telex diplomatik agar segera diteruskan kepada Kemenag untuk disosialisasikan kepada para penyelenggara umrah di bawah binaan Kemenag.
"Jika benar aturan dari Kemenlu Saudi, kenapa usahanya dimonopoli VFS Tasheel perusahaan asing? Yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia. Bukankah jamaah umrah dan haji sudah diambil sidik jari pada saat mengurus paspor di Kantor Imigrasi Indonesia. Bahkan, data yang sama sudah dimiliki Dukcapil pada saat perekaman e-KTP," katanya.
Selain di depan Kedubes Arab Saudi, aksi yang berlangsung damai ini juga dilakukan di Kemenag dan Kemelu. Sebagian massa selain meneriakan yel-yel juga terlihat membawa pamflet antara lain bertuliskan 'No VFS Tasheel', 'Tolak VFS Tasheel', VFS Tasheel Persulit Tamu Allah', dan juga spanduk besar bertuliskan 'Aksi Damai Jamaah Umrah Indonesi Menolak VFS Tasheel'.
Menurut jamaah, aturan ini sangat memberatkan dan merepotkan. Pasalnya, setiap jamaah harus melakukan rekam biometrik ini sebelum pengurusan visa. Tempat melakukan rekam biometrik sendiri rencananya hanya akan berada di masing-masing ibu kota provinsi di Indonesia.
“Bayangkan, bagaimana dengan jamaah yang domisilinya berada di daerah yang terpencil dan membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai ke Ibu kota provinsi tempatnya tinggal? Tentu akan sangat memakan waktu dan tenaga,” ujar Ketua Umum HIMPUH Baluki Ahmad di depan Kantor Kedubes Arab Saudi.
Ia menyebutkan, aturan rekam biometrik ini belum memiliki landasan hukum yang jelas. Hingga kini belum ada pernyataan resmi baik dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia maupun Kedubes Saudi Arabia di Indonesia yang ditujukan kepada Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), maupun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI).
Sementara itu, Ketum AMPHURI Joko Asmoro mengatakan, jika VFS Tasheel ini memang kebijakan resmi dari Pemerintah Arab Saudi, kenapa Kemenlu RI belum menerima telex diplomatik agar segera diteruskan kepada Kemenag untuk disosialisasikan kepada para penyelenggara umrah di bawah binaan Kemenag.
"Jika benar aturan dari Kemenlu Saudi, kenapa usahanya dimonopoli VFS Tasheel perusahaan asing? Yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia. Bukankah jamaah umrah dan haji sudah diambil sidik jari pada saat mengurus paspor di Kantor Imigrasi Indonesia. Bahkan, data yang sama sudah dimiliki Dukcapil pada saat perekaman e-KTP," katanya.
Selain di depan Kedubes Arab Saudi, aksi yang berlangsung damai ini juga dilakukan di Kemenag dan Kemelu. Sebagian massa selain meneriakan yel-yel juga terlihat membawa pamflet antara lain bertuliskan 'No VFS Tasheel', 'Tolak VFS Tasheel', VFS Tasheel Persulit Tamu Allah', dan juga spanduk besar bertuliskan 'Aksi Damai Jamaah Umrah Indonesi Menolak VFS Tasheel'.
(thm)
Explore More