Begini Jurus Anies Tekan Angka Peredaran Narkoba di Jakarta
Begini Jurus Anies Tekan Angka Peredaran Narkoba di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara atas data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebutkan bahwa saat ini Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama provinsi dengan kasus peredaran narkoba terbanyak di Indonesia.
Anies mengatakan terkait narkoba itu memiliki dua sisi, ada sisi supply dan ada sisi demand. Sisi untuk menekan supply menjadi tanggung jawab pihak kepolisian dan BNN.
Sedangkan untuk sisi demand menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Maka dari itu pihaknya menginstruksikan kepada para wali kota agar terus meningkatkan pengamanan agar tidak bertambah pengguna baru.
"Sekarang kami coba aktifkan melalui Wali kota, ditugaskan itu dan kita ingin nanti bekerja sama dengan Pak RT, RW, LMK, dan FKDM, untuk bisa menjadi benteng di tiap-tiap kampung dalam mencegah dan melaporkan bila ada kejadian dan waspada atas potensi ini" kata Anies di Balai Kota, Selasa (17/7/ 2018).
Mantan Mendikbud itu menambahkan, pihaknya akan mengawasi secara ketat tempat hiburan malam yang diindikasi jadi tempat peredaran narkoba. Pemprov melalui Dinas Pariwisata akan serius menangani hal ini.
"Itu salah satu yang harus kita perhatikan jadi ini yang bekerja di Dinas Pariwisata harus cara serius mengawasi. tidak bisa lagi kita tidak serius mengawasi itu," tegasnya.
Selain itu, Anies juga menanggapi data BNN yang menyebutkan bahwa di Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi wilayah di DKI yang menjadi tempat peredaran narkoba. Anies meminta BNN dan Kepolisian langsung mengambil tindakan apabila menemukan indikasi adanya peredaran narkoba.
"Bila perlu melakukan langkah tindakan, menghukum, langsung bergerak saja. Kami turut mendukung. Jadi karena yuridiksi untuk itu wewenang untuk melakukan tindakan ada pada aparat kepolisian, jadi aparat kepolisian kalau sudah namanya peredaran aparat kepolisian masuk. Kita mendukung pasti akan kita dukung," tutup Anies.
Anies mengatakan terkait narkoba itu memiliki dua sisi, ada sisi supply dan ada sisi demand. Sisi untuk menekan supply menjadi tanggung jawab pihak kepolisian dan BNN.
Sedangkan untuk sisi demand menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Maka dari itu pihaknya menginstruksikan kepada para wali kota agar terus meningkatkan pengamanan agar tidak bertambah pengguna baru.
"Sekarang kami coba aktifkan melalui Wali kota, ditugaskan itu dan kita ingin nanti bekerja sama dengan Pak RT, RW, LMK, dan FKDM, untuk bisa menjadi benteng di tiap-tiap kampung dalam mencegah dan melaporkan bila ada kejadian dan waspada atas potensi ini" kata Anies di Balai Kota, Selasa (17/7/ 2018).
Mantan Mendikbud itu menambahkan, pihaknya akan mengawasi secara ketat tempat hiburan malam yang diindikasi jadi tempat peredaran narkoba. Pemprov melalui Dinas Pariwisata akan serius menangani hal ini.
"Itu salah satu yang harus kita perhatikan jadi ini yang bekerja di Dinas Pariwisata harus cara serius mengawasi. tidak bisa lagi kita tidak serius mengawasi itu," tegasnya.
Selain itu, Anies juga menanggapi data BNN yang menyebutkan bahwa di Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi wilayah di DKI yang menjadi tempat peredaran narkoba. Anies meminta BNN dan Kepolisian langsung mengambil tindakan apabila menemukan indikasi adanya peredaran narkoba.
"Bila perlu melakukan langkah tindakan, menghukum, langsung bergerak saja. Kami turut mendukung. Jadi karena yuridiksi untuk itu wewenang untuk melakukan tindakan ada pada aparat kepolisian, jadi aparat kepolisian kalau sudah namanya peredaran aparat kepolisian masuk. Kita mendukung pasti akan kita dukung," tutup Anies.
(pur)
Explore More