Harga Tanah Rp25 Juta per Meter, Pembangunan Kantor Lurah Terhambat

JAKARTA - Pembangunan Kantor Lurah Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, terancam tertunda akibat tingginya harga tanah di wilayah itu. Keinginan pemilik lahan yang mematok harga tanah sebesar Rp25 juta per meter, belum disanggupi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat (Jakbar).

Dengan harga tanah semahal itu, jika dikalikan 1,5 hektare, maka Pemkot Jakbar harus menggelontorkan dana hingga Rp35 miliar hanya untuk pembebasan lahan. Nilai itu jauh di bawah alokasi anggaran Pemkot Jakbar yang hanya Rp25 miliar.

“Anggaran kami Rp25 miliar hanya untuk membeli lahannya saja. Sedangkan untuk pembangunannya (fisik bangunan) kami anggarkan Rp7,5 miliar," ujar Asisten Pemerintahan Pemkot Jakbar, Denny Ramdany, Rabu (21/2/2018).

Jika melihat kondisi demikian, Denny pesimistis pembangunan Kantor Kelurahan Jembatan Besi dapat terealisasi tahun ini. Untuk itu, Pemkot Jakbar tengah mencari alternatif lahan untuk menggantikan lokasi yang ada saat ini. "Kami siasati dengan mencari lahan lain, sehinggga tahun ini pembangunan tetap bisa dilakukan," ucapnya.

Pantauan KORAN SINDO, kondisi Kantor Kelurahan Jembatan Besi saat ini cukup memprihatikan. Ruangannya sangat sempit dan bertumpuk, sehingga tidak mampu melayani masyarakat dengan maksimal. Kantor dua lantai itu berada di samping bangunan warga yang lebih tinggi.

Luas bangunan yang hanya 775 meter membuat kantor lurah tersebut cukup sempit dan tak ubahnya rumah kontrakan. Padahal, sesuai Pergub DKI Nomor 26/2013, kantor lurah di Jakarta idealnya memiliki luas 1.500 meter, sehingga pelayanan bisa lebih maksimal dan memiliki lahan parkir yang luas.

Kabag Tata Pemerintahan Pemkot Jakbar Muhammad Riadi menambahkan, tahun lalu pihaknya sudah merehab total sebanyak lima kantor kelurahan dan telah difungsinya. Kelima kantor kelurahan itu yakni Kelurahan Pinangsia, Kelurahan Taman Sari, Kelurahan Duri Utara, Kelurahan Tangki, dan Kelurahan Gelodok.

"Sudah sepekan lalu lima kantor itu bisa digunakan. Pemindahan barang dilakukan bertahap. Pekan depan diprediksi pelayanan di kantor kelurahan tersebut bisa kembali normal," kata Riadi.

Selama enam bulan ke depan, lanjut Riadi, pemeliharaan seluruh kantor kelurahan yang direhab itu masih menjadi tanggung jawab pelaksanaan proyek. Artinya, jika ada kerusakan pihak pelaksana proyek wajib memperbaiki.