Rehab Total 100 Gedung Sekolah di Jakarta T‴erancam Molor
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 100 gedung sekolah di Jakarta yang masuk dalam kegiatan proyek rehab total di 2018, terancam molor. Proyek rehab total tersebut kemungkinan baru bisa dimulai pada Juni 2018.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bowo Irianto, mengatakan, pada tahun ini sedikitnya ada 100 sekolah di seluruh wilayah DKI yang masuk dalam kegiatan rehab total. Namun, hingga saat ini pihaknya dan Badan Pelayanaan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta belum memproses lelang konstruksi rehab total 100 sekolah itu.
Bowo tak bisa memastikan apakah penyelesaian proyek akan tepat waktu atau tidak. Sebab kegiatan yang menggunakan anggaran single year itu hingga kini belum masuk proses lelang konstruksi. "Kemungkinan baru Maret atau April lelang konstruksi dilakukan dan pemenang baru diumumkan sekitar akhir Mei atau awal Juni 2018. Diperkirakan proyek baru bisa berjalan pada Juni 2018. Namun kami akan minta dari awal pemenang lelang bisa menyelesaikannya tepat waktu," ujar Bowo saat dihubungi, Jumat (9/2/2018).
Bowo menjelaskan, proyek senilai Rp1,81 trilliun itu terbagi dalam lima paket dengan kisaran nilai proyek masing-masing paket antara Rp315 milliar sampai Rp434 milliar. Proyek tersebut harus rampung dikerjakan paling lambat 31 Desember 2018. Karenanya, kontraktor pemenang lelang mesti bekerja seperti 'sangkuriang' karena dituntut mampu menyelesaikan pembangunan hanya dalam waktu enam bulan.
Dengan waktu tersebut, lanjut Bowo, risiko keterlambatan pengerjaan cukup tinggi. Ia membandingkan dengan proyek 41 tower rusunawa 2017 yang sudah mulai dikerjakan pada Maret-Mei tahun lalu, namun hingga sekarang belum juga rampung.
Bahkan para kontraktor sudah memastikan bakal melewati waktu pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan yang di-deadline pada 10 Februari 2018 atau 50 hari sejak kontrak habis pada 20 Februari 2018.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengatakan, kontraktor yang terlambat menyelesaikan proyek rusunawa 2017 mesti dilarang ikut lelang proyek dengan beban serupa seperti proyek rehab total 100 gedung sekolah. "Kan sudah terbukti kontraktor-kontraktor itu tak mampu menyelesaikan proyek dengan anggaran single year dengan waktu cenderung pendek," ungkapnya.
Iman meminta para kontraktor yang tidak tepat waktu menyelesaikan proyek rusunawa 2017 dimasukkan daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa ikut lelang rehab total sekolah. Hal tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
"Deadline kontrak rusunawa itukan 20 Desember 2017. Jadi kontrak habis di tanggal itu. Lalu kontraktor masih diberi kesempatan menyelesaikan sampai akhir anggaran 2017, tapi ternyata enggak bisa juga. Diberi 50 hari sampai 10 Februari 2018, ternyata nggak selesai juga. Ya berarti patut di-blacklist kalau sudah begitu," tegasnya.
Iman memastikan bakal memanggil Dinas Perumahan Pemprov DKI dan BPPBJ untuk memastikan pemberian daftar hitam tersebut.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bowo Irianto, mengatakan, pada tahun ini sedikitnya ada 100 sekolah di seluruh wilayah DKI yang masuk dalam kegiatan rehab total. Namun, hingga saat ini pihaknya dan Badan Pelayanaan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta belum memproses lelang konstruksi rehab total 100 sekolah itu.
Bowo tak bisa memastikan apakah penyelesaian proyek akan tepat waktu atau tidak. Sebab kegiatan yang menggunakan anggaran single year itu hingga kini belum masuk proses lelang konstruksi. "Kemungkinan baru Maret atau April lelang konstruksi dilakukan dan pemenang baru diumumkan sekitar akhir Mei atau awal Juni 2018. Diperkirakan proyek baru bisa berjalan pada Juni 2018. Namun kami akan minta dari awal pemenang lelang bisa menyelesaikannya tepat waktu," ujar Bowo saat dihubungi, Jumat (9/2/2018).
Bowo menjelaskan, proyek senilai Rp1,81 trilliun itu terbagi dalam lima paket dengan kisaran nilai proyek masing-masing paket antara Rp315 milliar sampai Rp434 milliar. Proyek tersebut harus rampung dikerjakan paling lambat 31 Desember 2018. Karenanya, kontraktor pemenang lelang mesti bekerja seperti 'sangkuriang' karena dituntut mampu menyelesaikan pembangunan hanya dalam waktu enam bulan.
Dengan waktu tersebut, lanjut Bowo, risiko keterlambatan pengerjaan cukup tinggi. Ia membandingkan dengan proyek 41 tower rusunawa 2017 yang sudah mulai dikerjakan pada Maret-Mei tahun lalu, namun hingga sekarang belum juga rampung.
Bahkan para kontraktor sudah memastikan bakal melewati waktu pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan yang di-deadline pada 10 Februari 2018 atau 50 hari sejak kontrak habis pada 20 Februari 2018.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengatakan, kontraktor yang terlambat menyelesaikan proyek rusunawa 2017 mesti dilarang ikut lelang proyek dengan beban serupa seperti proyek rehab total 100 gedung sekolah. "Kan sudah terbukti kontraktor-kontraktor itu tak mampu menyelesaikan proyek dengan anggaran single year dengan waktu cenderung pendek," ungkapnya.
Iman meminta para kontraktor yang tidak tepat waktu menyelesaikan proyek rusunawa 2017 dimasukkan daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa ikut lelang rehab total sekolah. Hal tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
"Deadline kontrak rusunawa itukan 20 Desember 2017. Jadi kontrak habis di tanggal itu. Lalu kontraktor masih diberi kesempatan menyelesaikan sampai akhir anggaran 2017, tapi ternyata enggak bisa juga. Diberi 50 hari sampai 10 Februari 2018, ternyata nggak selesai juga. Ya berarti patut di-blacklist kalau sudah begitu," tegasnya.
Iman memastikan bakal memanggil Dinas Perumahan Pemprov DKI dan BPPBJ untuk memastikan pemberian daftar hitam tersebut.
(thm)