Bappeda: Sejak 2014, Jakarta Sudah Open Government
Bappeda: Sejak 2014, Jakarta Sudah Open Government
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menegaskan sudah sejak 2014 lalu menerapkan prinsip open government. Bahkan Jakarta telah berkomitmen untuk menerapkan open government di 2016-2017.
Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati menjelaskan, terkait keterbukaan data dalam pemerintahan, Pemprov DKI sudah jauh lebih dulu menerapkan prinsip open government. Menurut Tuty, visi misi pemda yang ditetapkan dengan Perda itulah komitmen.
"Secara dokumen kita sudah tandatangani di Bappenas. Ada enam kota di Indonesia, Jakarta menjadi salah satu yang berkomitmen untuk open government di 2016-2017. Jauh sebelumnya kita sudah mulai open government 2014 lalu," kata Tuty dalam Seminar Publik Pemanfaatan Data Ruang Publik untuk Jakarta yang lebih adil dan inklusif di Balai Agung, Jumat (8/12/2017).
Tuty menambahkan, sebagai contoh open government di tingkat terendah tersapat mekanisme pelaporan kegiatan "Kita aktualisasi bentuk komitmen open government ketua RW sebagai representasi warga terlibat langsung perencanaan. Mereka menginput ke sistem seluruh proposal usulan kegiatan yang dimasukkan ke anggaran tahun berikutnya. Proses perencanaan berikutnya rembug RW dan pelaksanaan program tersebut," tuturnya.
Dalam seminar tersebut Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi keynote speech. Dihadiri oleh Marco Kusumawijaya Founder Rujak Center for Urban Studies, Sri Suryani arsitek dan periset ITB, Firdaus Ilyas Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW serta Puja Pramudya CEO Radya Labs.
Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati menjelaskan, terkait keterbukaan data dalam pemerintahan, Pemprov DKI sudah jauh lebih dulu menerapkan prinsip open government. Menurut Tuty, visi misi pemda yang ditetapkan dengan Perda itulah komitmen.
"Secara dokumen kita sudah tandatangani di Bappenas. Ada enam kota di Indonesia, Jakarta menjadi salah satu yang berkomitmen untuk open government di 2016-2017. Jauh sebelumnya kita sudah mulai open government 2014 lalu," kata Tuty dalam Seminar Publik Pemanfaatan Data Ruang Publik untuk Jakarta yang lebih adil dan inklusif di Balai Agung, Jumat (8/12/2017).
Tuty menambahkan, sebagai contoh open government di tingkat terendah tersapat mekanisme pelaporan kegiatan "Kita aktualisasi bentuk komitmen open government ketua RW sebagai representasi warga terlibat langsung perencanaan. Mereka menginput ke sistem seluruh proposal usulan kegiatan yang dimasukkan ke anggaran tahun berikutnya. Proses perencanaan berikutnya rembug RW dan pelaksanaan program tersebut," tuturnya.
Dalam seminar tersebut Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi keynote speech. Dihadiri oleh Marco Kusumawijaya Founder Rujak Center for Urban Studies, Sri Suryani arsitek dan periset ITB, Firdaus Ilyas Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW serta Puja Pramudya CEO Radya Labs.
(whb)
Explore More