DPRD DKI Minta BPK Percepat Audit Pembangunan 18 Puskesmas

JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempercepat proses audit dugaan korupsi pembangunan 18 puskesmas yang diminta penyidik Bareskrim Mabes Polri. Tujuannya, kata dia, agar kasus ini menjadi terang benderang ada atau tidak adanya dugaan korupsi di proyek tersebut.

"Kita minta BPK segera mengeluarkan hasil auditnya agar clear masalah ini," ujar Steven di Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Seperti diketahui, penyidik Bareskrim telah memeriksa 10 pegawai Dinas Kesehatan sebagai saksi terkait kasus tersebut. Penyidik masih menggali apakah keterlambatan proyek tersebut merugikan keuangan negara atau tidak. Oleh karena itu, Bareskrim meminta BPK untuk melakukan audit.

18 puskesmas tersebut Rabu 4 Oktober 2017 diresmikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. 4 puskesmas berada di Jakarta Pusat, 4 puskesmas di Jakarta Utara, 4 puskesmas di Jakarta Barat, 2 puskesmas di Jakarta Selatan, 3 puskesmas di Jakarta Timur, dan 1 puskesmas di Kepulauan Seribu.

Dalam pagu anggaran, pembangunan fasilitas kesehatan itu menghabiskan dana Rp257,9 miliar. Proyek ini sempat mangkrak seharusnya selesai pada 2016, tapi baru kelar pertengahan 2017 lalu. Mangkraknya proyek tersebut diduga melanggar ketentuan.

Menurut Steven, polisi harus bergerak cepat menuntaskan kasus ini. Bahkan dia meminta semua yang terlibat dan mengetahui proyek tersebut diperiksa termasuk Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto.

"Biar semua jelas siapa yang terlibat," kata Juru Bicara Fraksi PDIP DKI Jakarta ini.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi mengaku masih menunggu hasil audit BPK soal kerugian proyek tersebut. "Masih menunggu audit BPK," ujarnya.