Kejar Penunggak Pajak, Door to Door Jangan Hanya Buang Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Sistem door to door pajak yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai baik. Namun, sistem itu jangan sampai dijadikan alasan lantaran terindikasi hanya membuang anggaran.
"Kalau door to door ada ongkos transport, ada uang makan. Pejabat jangan hanya menginkan ini, jadi bila perlu sekali jalan harus ada targetnya," kata Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna saat dihubungi Koran SINDO, Jumat (25/8/2017).
Menurut dia, sistem door to door bisa dilakukan untuk mengingatkan para penunggak pajak untuk membayar. Dia juga mengaku setuju asalkan konsepnya jelas dan dilakukan konsisten.
Selain mengingatkan ‎untuk tetap membayar secara door to door. Yayat juga menyarankan, agar DKI memiliki layanan permudah baru untuk melakukan sistem pembayaran pajak.
Cara ini, dinilai Yayat untuk membantu masyarakat, salah satunya meningkatkan pajak. "DKI kan punya bank daerah. Bisa dibuatkan saja sistemnya biar mudah," tutupnya.
"Kalau door to door ada ongkos transport, ada uang makan. Pejabat jangan hanya menginkan ini, jadi bila perlu sekali jalan harus ada targetnya," kata Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna saat dihubungi Koran SINDO, Jumat (25/8/2017).
Menurut dia, sistem door to door bisa dilakukan untuk mengingatkan para penunggak pajak untuk membayar. Dia juga mengaku setuju asalkan konsepnya jelas dan dilakukan konsisten.
Selain mengingatkan ‎untuk tetap membayar secara door to door. Yayat juga menyarankan, agar DKI memiliki layanan permudah baru untuk melakukan sistem pembayaran pajak.
Cara ini, dinilai Yayat untuk membantu masyarakat, salah satunya meningkatkan pajak. "DKI kan punya bank daerah. Bisa dibuatkan saja sistemnya biar mudah," tutupnya.
(mhd)