Pembatasan Sepeda Motor Diperluas, Pengamat Heran Bus Malah Dikurangi

JAKARTA - Direktur Institut Studi Transportasi (Instrans) Dharmanigtyas heran dengan saran konsultan yang ditunjuk pemerintah untuk mengurangi armada angkutan umum ketika pembatasan sepeda motor diperluas.

Menurutnya, secara logika angkutan umum itu harus ditambah apabila kendaraan pribadi dibatasi. "Logikanya angkutan umum ditambah kalau sepeda motor ditekan. Kalau tidak meningkat dan memilih jalur alternatif, berarti ada persoalan angkutan umumnya. Bisa Tarif atau arus lalu lintas," ujarnya kepada wartawan, Selasa (8/8/2017).

Tyas menjelaskan, idealnya pembatasan kendaraan itu dimulai dari hulu atau gerbang masuk dari daerah mitra ke Jakarta. Untuk itu, ego sektoral pemerintah daerah harus di kesampingkan dan segera menyediakan park and ride di sekitar kawasan yang diberlakukan larangan tersebut. Dia yakin BPTJ dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Selain itu, Tyas juga meminta Pemprov DKI untuk menyediakan angkutan umum yang saling terintegrasi dan segera menerapkan Elektronik Road Pricing (ERP). Namun, untuk perluasan sepeda motor hingga ke bundaran Senayan, dia menyatakan setuju lantaran angkutan umum dan jalur alternatif di kawasan sekitar masih memadai.

"Kalau mau menerapkan ditempat lain ya tunggu semua transportasi umumnya baik, tunggu selesai pembangunan infrastruktr. Pasang ERP," tegasnya.