DKI Ingin Terapkan Sistem Integrasi Tiket Antarmoda Transportasi
DKI Ingin Terapkan Sistem Integrasi Tiket Antarmoda Transportasi
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengklaim bila semua moda transportasi di Ibu Kota saling terintegrasi dengan moda trasnportasi ke daerah lainnya. Sayangnya, masing-masing pelaksana pembangunan moda transportasi di Jakarta tidak mau di bawah satu pengelolaan.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful hidayat mengatakan, pembangunan moda transportasi berbasis rel seperti Mass Rapid Trasnit (MRT) yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT MRT, Light Rail Transit (LRT) Velodrome-Kelapa Gading oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sudah terintegrasi dengan jalur moda trasnportasi lainnya seperti bus Transjakarta, kereta Api dan bahkan LRT Jabodetabek yang dikerjakan pemerintah pusat.
“Saya sudah sampaiakan kepada Presiden Jokowi semua jalur transportasi sudah pasti terintegrasi. Pada Agustus 2018 kami akan uji cobakan, baik itu MRT ataupun LRT,” kata djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017 kemarin.
Terkait integrasi tiket antarmoda trasnportasi, Djarot mengakui masih dikelola masing-masing pelaksana pembangunan. Untuk itu, Djarot mendukung DPRD yang ingin mengunjungi Hong Kong dengan membuat surat kepada pemerintah setempat agar mengundang Pemprov DKI berkunjung ke sana.
Dengan kunjugan tersebut, Djarot berharap Pemprov DKI dapat mengetahui pengelolaan Trasnsit Oriented Development (TOD) dalam mengintergasikan berbagai moda transportasi di Hong Kong. “TOD itu menjadi perhatian penting dalam mengintegrasikan seluruh moda trasnportasi. Sistemnya akan kita tiru karena terbukti berjalan baik selama bertahun-tahun. Jadi silakan teman-teman Dewan ke sana, supaya dapat mengetahui sistem di Hong Kong,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menuturkan, rencana DPRD mengunjungi Hong Kong itu terkait dengan usulan dana tambahan yang diajukan PT MRT pada MRT fase I Rp2,5 triliun dan Fase II Rp25 triliun. Termasuk dengan subsidi tiket pada 2019 pada tiga moda transportasi, MRT, LRT dan bus Tasnjakarta yang diperkirakan mencapai angka triliunan rupiah.
Politikus Gerindra itu menilai bahwa pengelolaan trasnportasi itu harus di bawah satu TOD seperti yang dilakukan oleh Hong Kong. Sehingga, selain memudahkan perjalanan masyarakat, subsidi pemerintah dapat diminimalisir.
“Manajemen TOD Hong Kong ternyata terbaik soal pengelolaan seluruh moda transportasi. Kalau di kita kan enggak, MRT dikelola PT MRT, LRT dikelola PT Jakpro dan bus Transjakarta dikelola oleh PT Transportasi Jakarta. Saat ini saja PT Trasnportasi Jakarta terus minta kenaikan subsidi setiap tahun,” ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful hidayat mengatakan, pembangunan moda transportasi berbasis rel seperti Mass Rapid Trasnit (MRT) yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT MRT, Light Rail Transit (LRT) Velodrome-Kelapa Gading oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sudah terintegrasi dengan jalur moda trasnportasi lainnya seperti bus Transjakarta, kereta Api dan bahkan LRT Jabodetabek yang dikerjakan pemerintah pusat.
“Saya sudah sampaiakan kepada Presiden Jokowi semua jalur transportasi sudah pasti terintegrasi. Pada Agustus 2018 kami akan uji cobakan, baik itu MRT ataupun LRT,” kata djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017 kemarin.
Terkait integrasi tiket antarmoda trasnportasi, Djarot mengakui masih dikelola masing-masing pelaksana pembangunan. Untuk itu, Djarot mendukung DPRD yang ingin mengunjungi Hong Kong dengan membuat surat kepada pemerintah setempat agar mengundang Pemprov DKI berkunjung ke sana.
Dengan kunjugan tersebut, Djarot berharap Pemprov DKI dapat mengetahui pengelolaan Trasnsit Oriented Development (TOD) dalam mengintergasikan berbagai moda transportasi di Hong Kong. “TOD itu menjadi perhatian penting dalam mengintegrasikan seluruh moda trasnportasi. Sistemnya akan kita tiru karena terbukti berjalan baik selama bertahun-tahun. Jadi silakan teman-teman Dewan ke sana, supaya dapat mengetahui sistem di Hong Kong,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menuturkan, rencana DPRD mengunjungi Hong Kong itu terkait dengan usulan dana tambahan yang diajukan PT MRT pada MRT fase I Rp2,5 triliun dan Fase II Rp25 triliun. Termasuk dengan subsidi tiket pada 2019 pada tiga moda transportasi, MRT, LRT dan bus Tasnjakarta yang diperkirakan mencapai angka triliunan rupiah.
Politikus Gerindra itu menilai bahwa pengelolaan trasnportasi itu harus di bawah satu TOD seperti yang dilakukan oleh Hong Kong. Sehingga, selain memudahkan perjalanan masyarakat, subsidi pemerintah dapat diminimalisir.
“Manajemen TOD Hong Kong ternyata terbaik soal pengelolaan seluruh moda transportasi. Kalau di kita kan enggak, MRT dikelola PT MRT, LRT dikelola PT Jakpro dan bus Transjakarta dikelola oleh PT Transportasi Jakarta. Saat ini saja PT Trasnportasi Jakarta terus minta kenaikan subsidi setiap tahun,” ucapnya.
(whb)
Explore More