Soal RS Sumber Waras, Djarot Disarankan Berkoordinasi Dulu dengan Anies-Sandi

JAKARTA - Sisa jabatan Gubernur DKI Jakarta hanya tersisa sekitar empat bulan. Di sisa masa jabatan itu, Gubernur Djarot Saeful Hidayat diminta tidak asal membuat kebijakan baru. Apalagi kebijakan yang berpotensi melanggar hukum.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyarankan agar Djarot berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sebelum mengeluarkan kebijakan. Hal ini dikatakan Nirwono menanggapi keinginan Pemprov DKI melanjutkan pembangunan rumah sakit khusus kanker dan jantung di lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), Jakarta Barat.

"DKI harus pastikan dahulu proses hukum pembelian lahan RSSW. Lalu koordinasi dengan gubernur terpilih. Riskan kalau tiba-tiba gubernur (baru) membatalkan pembangunannya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mamastikan melanjutkan pembangunan RS khusus kanker dan jantung di atas lahan RSSW. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, berdasarkan rapat pimpinan terbaru, pembangunan RS Kanker yang berlokasi di lahan RSSW akan segera dibangun tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Biaya pembangunan RS tersebut akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik merasa aneh dengan pemikiran Djarot dalam memanfaatkan sisa waktu kepemimpinannya. Mulai dari perombakan pejabat hinga pembangunan RSSW. Padahal, kata Taufik, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Djarot. Baik itu penyusunan APBD 2017 perubahan dan program bedah rumah yang menggunakan dana perusahaan swasta pada saat kampanye beberapa waktu lalu. "RSSW itu masih bermasalah. Lagian memang cukup pembangunannya cuma empat bulan," tandasnya.

Taufik menyarankan agar Djator menahan diri untuk membuat kebijakan di sisa masa kepemimpinannya. Dia juga meminta agar semua kebijakan tersebut dikoordinasikan dengan tim transisi gubernur baru. Dengan demikian Djarot tidak meninggalkan warisan masalah untuk gubernur baru. "Ada apa sih mau buru-buru perombakan dan bangun RSSW? Kalau tetap ngotot, sama saja kasih warisan bermasalah," tegasnya.