Pemerintah Didesak Turun Tangan Atasi Persoalan LGBT
Pemerintah Didesak Turun Tangan Atasi Persoalan LGBT
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk turun tangan mengatasi persoalan lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) yang kian berkembang di Indonesia, khususnya di Jakarta. Karena, jika dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan kewajaran yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila.
Pakar Sosiologi Musni Umar mengatakan, perbuatan LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, budaya, agama, dan tradisi yang ada di Indonesia. Maka itu, kata dia, pemerintah harus memperhatikan dan memberikan solusi untuk mengatasi persoalan itu.
"Saya sendiri prihatin dengan LGBT itu, saya pun mengapresiasi tindakan aparat yang mencegah pesta seks di Kelapa Gading itu. Pemerintah dan kita semua harus lebih peduli dan memperhatikan persoalan LGBT ini," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/5/2017).
Musni mengingatkan, jangan sampai paham LGBT itu menggeser nilai-nilai Pancasila yang sudah ada di Indonesia. Dia khawatir, jika perbuatan LGBT dibiarkan akan merusak nilai-nilai Pancasila.
"Bila masyarakat sudah menganggapnya sebagai sebuah kewajaran dan sebagai suatu hal yang tak penting untuk dihindari, tentu akan meruntuhkan nilai-nilai Pancasila," tuturnya.
Sebabnya, kata Musni, LGBT itu mengandung sisi yang merusak, baik sisi moralitas bangsa, budaya, dan agama. LGBT bisa menjadi pembenaran sekelompok orang demi kepentingan ekonominya.
"Secara kesehatan, tentunya bisa menimbulkan penyakit karena adanya hubungan sesama jenis. Bila dibiarkan, LGBT pun bisa menyebar ke masyarakat," imbuhnya.
Dia menambahkan, bukan hanya pemerintah dan aparat, tokoh-tokoh masyarakat dan agama pun patut merangkul orang-orang yang melakukan perbuatan LGBT tersebut serta membuka dialog secara berkelanjutan. Dengan begitu, fenomena LGBT di tengah-tengah masyarakat bisa diatasi.
"Mereka yang menganut dan melakukan perbuatan LGBT itu memiliki berbagai kepentingan. Kalau hanya eksis diri dan pergaulan saja, itu lebih mudah dieliminir. Tapi kalau sudah membentuk komunitas dan ada kepentingan, seperti ekonomi itu memang sulit dicegah sehingga harus ada dialog yang dilakukan secara berkelanjutan," katanya.
Pakar Sosiologi Musni Umar mengatakan, perbuatan LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, budaya, agama, dan tradisi yang ada di Indonesia. Maka itu, kata dia, pemerintah harus memperhatikan dan memberikan solusi untuk mengatasi persoalan itu.
"Saya sendiri prihatin dengan LGBT itu, saya pun mengapresiasi tindakan aparat yang mencegah pesta seks di Kelapa Gading itu. Pemerintah dan kita semua harus lebih peduli dan memperhatikan persoalan LGBT ini," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/5/2017).
Musni mengingatkan, jangan sampai paham LGBT itu menggeser nilai-nilai Pancasila yang sudah ada di Indonesia. Dia khawatir, jika perbuatan LGBT dibiarkan akan merusak nilai-nilai Pancasila.
"Bila masyarakat sudah menganggapnya sebagai sebuah kewajaran dan sebagai suatu hal yang tak penting untuk dihindari, tentu akan meruntuhkan nilai-nilai Pancasila," tuturnya.
Sebabnya, kata Musni, LGBT itu mengandung sisi yang merusak, baik sisi moralitas bangsa, budaya, dan agama. LGBT bisa menjadi pembenaran sekelompok orang demi kepentingan ekonominya.
"Secara kesehatan, tentunya bisa menimbulkan penyakit karena adanya hubungan sesama jenis. Bila dibiarkan, LGBT pun bisa menyebar ke masyarakat," imbuhnya.
Dia menambahkan, bukan hanya pemerintah dan aparat, tokoh-tokoh masyarakat dan agama pun patut merangkul orang-orang yang melakukan perbuatan LGBT tersebut serta membuka dialog secara berkelanjutan. Dengan begitu, fenomena LGBT di tengah-tengah masyarakat bisa diatasi.
"Mereka yang menganut dan melakukan perbuatan LGBT itu memiliki berbagai kepentingan. Kalau hanya eksis diri dan pergaulan saja, itu lebih mudah dieliminir. Tapi kalau sudah membentuk komunitas dan ada kepentingan, seperti ekonomi itu memang sulit dicegah sehingga harus ada dialog yang dilakukan secara berkelanjutan," katanya.
(mhd)
Explore More