Anies-Sandi Diminta Lindungi UKM di Jakarta

JAKARTA - Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) menyatakan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno harus bekerja esktra untuk meningkatkan pendapatan warga kota Jakarta.

CISFED menyarankan Anies-Sandi perlu memeprhatikan beberapa faktor untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Chairman CISFED Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, salah satu persoalan klasik yang harus dibenahi secara serius oleh Gubernur tepilih adalah angka kemiskinan masyarakat kota yang masih tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2016 mencatat garis kemiskinan DKI sebesar Rp510.388 per kapita per bulan, di mana untuk garis kemiskinan makanan Rp329.644 dan bukan makanan Rp180.715 per kapita per bulan. Sepanjang 2007-2016, rata-rata proporsi pengeluaran untuk makanan penduduk Jakarta sebesar 62-66% sementara untuk pengeluaran non-makanan 34-38%. Jumlah penduduk miskin di Ibu Kota berjumlah 3,75%.

Menurut Farouk, memang, jumlah penduduk miskin di Jakarta terbilang sedikit jika merujuk data BPS yang mengkategorikan angka garis kemiskinan berada di level Rp510.388 per kapita per bulan. Namun harus digarisbawahi biaya hidup di Jakarta terbilang mahal.

Artinya, jumlah penduduk miskin di DKI kemungkinan besar jauh lebih banyak ketimbang data yang dirilis BPS. “Apa cukup hidup di Jakarta dengan pendapatan Rp500.000. Idealnya minimum biaya hidup di Ibu Kota adalah Rp2,5 juta untuk bisa dikatakan keluar dari level dibawah garis kemiskinan,” kata Farouk dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (10/5/2017).

Pasalnya untuk dikatakan bisa hidup layak saja di Jakarta, warga setidaknya membutuhkan biaya sebesar Rp7,5 juta per bulan apabila merujuk survei lima tahunan BPS dengan Indek Harga Konsumen (IHK) tertinggi. IHK menghitung rata-rata pengeluaran untuk barang dan jasa per rumah tangga di sebuah kota.

Atas dasar itu, Anies-Sandi sebagai Gubernur baru harus bekerja esktra untuk meningkatkan pendapatan warga kota Jakarta. Farouk mengatakan, tingkat kesejahteraan warga DKI bisa meningkat jika pertumbuhan ekonomi terus dipacu. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, pemerintahan baru perlu memperhatikan beberapa faktor.

Pertama, menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman. Pemerintah DKI harus terus mendorong penanaman modal baru untuk menggerakan sektor perekonomian. Caranya, ciptakan kemudahaan dalam berinvestasi seperti perizinan yang didukung dengan pengelolaan birokrasi yang melayani, akuntabel dan transparan.

Kedua, peran Pemprov DKI dalam melindungi dan memfasilitasi UKM harus menjadi spirit birokrasi sebagai pelayan publik. “Pemerintah tidak hanya memberikan karpet merah bagi pengusaha menengah dan besar, tapi harus menyokong penguatan UKM dengan menyediakan tempat usaha dan permodalan, bukan menggusur atau mengusir mereka,” ujarnya Farouk.

Ketiga, bagi warga yang berada di bawah garis kemiskinan, pemerintahan Anies-Sandi kelak harus tetap menyediakan instrumen jaring pengaman sosial dengan skema tunjangan sosial. “Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris misalnya, tunjangan sosial bulanan bagi penduduk miskin tetap diberikan, karena hakikatnya negara harus hadir dan berperan dalam melindungi warga miskin,” ungkap Farouk.

Keempat, PR yang harus dituntaskan oleh Anies-Sandi adalah melanjutkan reformasi birokrasi agar struktur pemerintahan lebih ramping, sehingga kinerjanya efektif dan efisien. Postur birokrasi saat ini masih gemuk yang berdampak pada masih tingginya biaya rutin atau pegawai ketimbang anggaran infrastruktur dan layanan publik lainnya.

"Terakhir, kerja sama dengan wilayah penyangga. Jakarta masih menjadi magnet bagi masyarakat urban. Kehadiran warga pendatang yang minim keahlian dan keterampilan akan menjadi beban sosial dan ekonomi bagi Jakarta," ucapnya.