KPU Jakbar Segera Sambangi Panti-panti Rehab Gangguan Mental

JAKARTA - Ketua KPU Jakarta Barat, Sunardi Sutrisno menegaskan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap masalah DPT gangguan mental. Melengkapi hal itu, dirinya akan membawa serta instansi dari Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil, serta Panwaslu. "Intinya kami akan melakukan pengecekan terhadap masalah ini," ucap Sunardi, Sabtu (25/3/2017).

Sebenarnya, kata dia, terkait masalah ini, pihaknya telah melakukan‎ krosecek kepada ketua panti. Ketua panti mengaku sebagai panti rehabilitasi, beberapa warga binaan telah mengalami perubuhan, seperti bisa mengenal gambar dan wajah. Sebab itulah, ketua panti melihat, pencoblosan tidak perlu dilakukan pendampingan.

Hanya saja untuk masalah ini, sebagaimana kebijakan baru dalam revisi undang undang pilkada. Sunardi mengatakan, perlu ada surat rekomendasi memperlihatkan boleh mencoblos. Surat itu nantinya menjadi bagian persyaratan terhadap warga semacam ini. "Yah nanti yang merekomendasikan dokternya," tutup Sunardi.

Sebelum tim kampanye Anies-Sandi menemukan 475 orang gangguan mental terekam dalam DPT. Mereka diduga kuat digerakan oleh salah satu paslon untuk mencoblos.

Terkait hal ini, Panwaslu Jakarta Barat dan KPU telah melakukan penelusuran. Hasilnya 475 orang itu tercatat merupakan penghuni Panti Bina Laras 1, Cengkareng, Jakarta Barat.

KPU sendiri sudah melakukan koordinasi dengan kepala panti dan menyatakan mereka sudah mampu membedakan gambar. Hanya saja mereka belum 100 persen sembuh.