Pemerintah Dinilai Lambat Atasi Konflik Transportasi Online dan Konvensional

JAKARTA - Lambatnya kehadiran pemerintah dalam mengatasi masalah yang dialami transportasi online dan konvensional disesali sejumlah pihak. Pemerintah baru bergerak setelah adanya dampak yang dialami dua kubu transportasi itu.

Pengamat kebijakan publik UI Harryadin Mahardika mengatakan, Indonesia memiliki sejarah dalam persoalan regulasi, inovasi, dan komunikasi. Namun, dalam hal transportasi online, pemerintah hadir terlambat sehingga terjadi dampak yang kini dirasakan kalangan para pengemudi transportasi online dan konvensional.

"Di segi transportasi online, pemerintah hadir belakangan. Meski begitu, kita tak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah," ujar Harryadin dalam diskusi Polemik SINDOTrijaya bertema Kisruh Transportasi Online di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2017).

Menurut Harrayadin, ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi soal regulasi dan inivasi. Pertama, regulasi tak boleh dilalukan secara berlebihan, misalnya menyangkut tarif dari transportasi tersebut karena bisa menghentikan inovasi.

"Tapi kalau inivasi itu tak diregulasi, maka akan ada efek sosial dan semacamnya seperti yang terjadi di Bogor ini," tuturnya.

Kedua, lanjut dia, pemilik aplikasi harus membuka semua data tentang transportasi onlinenya itu sehingga semua bisa berjalan dengan teratur, seperti persoalan jumlah moda transportasi dan tarifnya. Sehingga, bisa diketahui kehadiran transportasi online apakah berdampak pada transportasi lainnya.

"Ini penting pula, bukan cuma untuk konsumen, kompetitor, dan pemerintah, tapi juga bagi driver-nya. Misal, saat dia dijanjikan sekian (gaji), lalu ada pesaing makin banyak, sehingga penting bagi mereka dalam melakukan (peningkatan) pekerjaannya itu," katanya.