Pemprov DKI Jakarta Disarankan Kaji Kembali Trase LRT
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta kembali mengkaji trase pembangunan Light Rail Transit (LRT). Pasalnya hingga kini belum ada kejelasan bagaiman kajian trase kereta ringan tersebut.
Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Bidang Perkeretaapian Aditya Dwi Laksana sangat menyayangkan pembangunan LRT hanya berorientasi pada penugasan dan kepentingan Asian Games 2018 semata. Menurut Aditya, untuk membangun proyek transportasi, pemerintah harus mengkaji trase yang benar-benar memenuhi perjalanan masyarakat dan moda transportasi satu dengan lainya saling terintegrasi.
Untuk itu, Aditya menyarankan sebaiknya Pemprov DKI kembali mengkaji trase tersebut sekaligus mensosialisasikan kepada warga bagaimana moda transportasi LRT tersebut. Mulai dari cara naik hingga tarif yang diberlakukan.
"BUMD itu kan harus bisa menghasilkan keuntungan bagi Pemprov DKI. Kami belum melihat bagaimana kajian trase kereta ringan tersebut. Termasuk teknis penyelenggaraannya," ungkap Aditya, Jumat (24/2/2017).
Sebelumnya, ‎Direktur Utama PT Jakpro Satya Heragandhi mengatakan, pembangunan konstruksi LRT hingga akhir Februari ini diprediksikan bisa mencapai 4%. Namun bila melihat perkembangan pengerjaan konstruksi yang ada, Satya optimistis bisa selesai sampai 4,65%.
Sayangnya, Satya tidak bisa menjelaskan berapa persen pembangunan LRT dapat mengurai kemacetan dengan alasan hanya ditugasi oleh Pemprov DKI. "Kami hanya ditugasi oleh Pemprov DKI untuk membangun LRT, velodrome, equstrian dan lainya yang berkaitan dengan Asian Games 2018. Sampai akhir Februari saya kira bisa mencapai 4,65 persen," kata Satya Hergandhi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (24/2/2017).( Baca: Sejak Di-launching 22 Juni 2016, Pengerjaan LRT di DKI Baru 4,65% )
Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Bidang Perkeretaapian Aditya Dwi Laksana sangat menyayangkan pembangunan LRT hanya berorientasi pada penugasan dan kepentingan Asian Games 2018 semata. Menurut Aditya, untuk membangun proyek transportasi, pemerintah harus mengkaji trase yang benar-benar memenuhi perjalanan masyarakat dan moda transportasi satu dengan lainya saling terintegrasi.
Untuk itu, Aditya menyarankan sebaiknya Pemprov DKI kembali mengkaji trase tersebut sekaligus mensosialisasikan kepada warga bagaimana moda transportasi LRT tersebut. Mulai dari cara naik hingga tarif yang diberlakukan.
"BUMD itu kan harus bisa menghasilkan keuntungan bagi Pemprov DKI. Kami belum melihat bagaimana kajian trase kereta ringan tersebut. Termasuk teknis penyelenggaraannya," ungkap Aditya, Jumat (24/2/2017).
Sebelumnya, ‎Direktur Utama PT Jakpro Satya Heragandhi mengatakan, pembangunan konstruksi LRT hingga akhir Februari ini diprediksikan bisa mencapai 4%. Namun bila melihat perkembangan pengerjaan konstruksi yang ada, Satya optimistis bisa selesai sampai 4,65%.
Sayangnya, Satya tidak bisa menjelaskan berapa persen pembangunan LRT dapat mengurai kemacetan dengan alasan hanya ditugasi oleh Pemprov DKI. "Kami hanya ditugasi oleh Pemprov DKI untuk membangun LRT, velodrome, equstrian dan lainya yang berkaitan dengan Asian Games 2018. Sampai akhir Februari saya kira bisa mencapai 4,65 persen," kata Satya Hergandhi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (24/2/2017).( Baca: Sejak Di-launching 22 Juni 2016, Pengerjaan LRT di DKI Baru 4,65% )
(whb)