Kanwil Kemenkumham DKI Akan Perketat Pengamanan di Lapas & Rutan

Jum'at, 30 Desember 2016 - 16:55 WIB
Kanwil Kemenkumham DKI Akan Perketat Pengamanan di Lapas & Rutan
Kanwil Kemenkumham DKI Akan Perketat Pengamanan di Lapas & Rutan
A A A
JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, melakukan evaluasi kinerja sepanjang tahun 2016 terkait dengan permasalahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dirasa masih belum optimal dari segi penjagaan.

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Endang Sudirman mengatakan, supaya ada peningkatan keamanan di Lapas, pihaknya sudah membuat beberapa program antisipasi, seperti memberikan pembinaan serta menambah jumlah SDM di setiap Lapas agar dapat mengontrol peredaran narkotika.

"Kami sudah berencana untuk menambah SDM, dan menginstruksikan penjaga lapas untuk melakukan razia narkotika seminggu sekali, handphone dan lainnya, apabila petugas ada yang main juga kita pasti tindak tegas," kata Endang, di Kanwil Kemenkumham DKI, MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik dan Ham (Menkopolhukam) untuk menambah penjagaan dengan memberikan alat pendeteksi guna memeriksa tamu yang ingin menjenguk ke dalam lapas.

"Jadi alat body screen protector akan dipasang di setiap lapas di Jakarta, nantinya pemeriksaan menggunakan alat tersebut bukan hanya untuk yang datang. Tapi petugas lapas juga harus diperiksa untuk mengantisipasi hal yang tak di inginkan dan mudah-mudahan alat itu membantu serta berfungsi dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan adanya informasi yang menjelaskan bahwa di tujuh lapas dan rutan di DKI Jakarta sudah tak dapat menampung warga binaan. Karena data menunjukan daya tampung lapas serta rutan hanya 5.000 namun kenyataannya di isi hingga 16.000, pihaknya sudah mempunyai beberapa wacana.

"Sebenarnya kita sudah berencana untuk membuat lapas dan rutan baru, namun karena terbentur biaya hal tersebut belum terlaksana, kedepannya kita akan mengajukan kembali ke Kementerian Hukum dan Ham, mudah-mudahan di 2017 hal tersebut dapat terlaksana," harapnya.
(mhd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7388 seconds (0.1#10.140)