SBY: Pilgub DKI Harus Tiga Pasang, Jangan Sampai Menang WO

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan agar Pilgub DKI Jakarta tetap diikuti oleh tiga pasang calon. Dia menilai meski kasus dugaan penistaan agama terhadap calon incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap diproses, tidak akan menghilangkan status pencalonan Ahok.

SBY menjelaskan apa yang diucapkan oleh Ahok terkait surat Al Maidah ayat 51 sebenarnya bukan aturan pelanggaran KPU. Namun hal itu berkaitan dengan pelanggaran pidana. (Baca: Jokowi Dinilai Tak Tegas Terhadap Kasus Penistaan Agama)

“Aturan kampanye enggak ada kaitannya. Ini berkaitan dengan pidana. Baik ada atau tidak ada pemilihan gubenur, masalah ini harus diselesaikan. Dan kalau ada proses penegakan hukum, Pak Ahok tak kehilangan statusnya untuk kampanye yang akan digelar 15 Februari 2017,” tegas SBY di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).

SBY menilai pemilihan Gubernur Jakarta semestinya tetap diikuti tiga pasangan calon. Agus- Silvi, Ahok-Djarot, dan Anies-Sandi harus tetap diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti kampanye ini. (Baca juga: Demo 4 November, Fadli Zon Sebut Ahok Biang Keroknya)

“Biar ketiganya berkompetisi secara fair dan demokratis. Agar rakyat Jakarta memilih siapa yang tepat menjadi pemimpin. Kami ingin tetap ada tiga calon. Cegah kecurangan secara massive,” tegasnya.

SBY meminta pihak penegak hukum seperti TNI dan Polri berada di dalam posisi netral. Ia mengucapkannya hingga tiga kali dalam keterangan persnya.

“Serahkan pada rakyat. Pasangan Agus-Silvi, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi harus bersaing. Jangan sampai mereka bersaing karena Walk Out (WO). Biarkan berkompetisi secara sehat,” katanya.

SBY menegaskan hal ini merupakan pandangan sederhana dan tulus dari Partai Demokrat. Dia ingin masalah politik, sosial, dan keamanan ini bisa diselesaikan dengan baik tidak hilang kendali.

“Kita ingin agar pemerintahan terus berjalan baik. Pak Jokowi kerja dengan baik. Jangan sampai nasib rakyat disandera untuk urusan satu orang. Tak benar kehidupan bernegara ini jika begitu,” tukasnya.