Koalisi Pejalan Kaki Nilai Penataan Trotoar di Jakarta Hanya Pencitraan
Koalisi Pejalan Kaki Nilai Penataan Trotoar di Jakarta Hanya Pencitraan
A
A
A
JAKARTA - Program penataan trotoar di DKI Jakarta dinilai Koalisi Pejalan Kaki di Jakarta hanya sebuah program pencitraan. Karena trotoar yang lebar kenyataannya malah dikuasai Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir liar.
Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin mengatakan, program penataan trotoar yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini hanya sekedar program pencitraan. Sebab, penataan trotoar hanya diprioritaskan di fasilitas umum dan tidak menyeluruh.
Padahal, kata dia, sebesar kota Jakarta, tidak mungkin tidak memiliki biaya hanya untuk menata trotoar yang nyaman bagi para pejalan kaki di 7.000 kilometer ruas jalan Jakarta saat ini.
"Penataan trotoar harus menyeluruh. Saya rasa pengerjaannya bisa dilakukan bersamaan. Bukan hanya di fasilitas umum yang ramai. Jadi kalau ada anak sekolah di kampung-kampung tidak lagi menggunakan sepeda motor, cukup berjalan kaki," kata Ahmad Safrudin saat dihubungi, Selasa (13/9/2016).
Selain itu, Ahmad menyayangkan penataan trotoar di Tanah Abang, Jakarta Pusat yang sudah selesai dilakukan. Sebab, trotoar dengan lebar sekitar lima meter itu diokupasi PKL dan parkir kendaraan.
Idealnya, kata Ahmad, trotoar itu harus aman, nyaman bersih dari PKL, parkir kendaraan dan harus ditanami pohon yang ditanam langsung didasar tanah dan tumbuh mekar ke atas, sehingga ketika pejalan melintas, mereka bisa terhindar dari sinar matahari.
Tidak sampai disitu, Ahmad juga meminta Pemprov DKI menghilangkan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan menggantinya dengan Zebra Cross. Terkecuali di jalan By Pass. Sementara untuk jalan seperti Thamrin-Sudirman itu tidak perlu ada JPO.
"JPO itu bentuk diskriminasi pejalan kaki. Kendaraan bermotor diberi kebebasan tanpa ada hambatan. Sementara pejalan kaki harus naik ke atas, sulit dikases kalangan lansia dan anak-anak," ungkapnya.
Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin mengatakan, program penataan trotoar yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini hanya sekedar program pencitraan. Sebab, penataan trotoar hanya diprioritaskan di fasilitas umum dan tidak menyeluruh.
Padahal, kata dia, sebesar kota Jakarta, tidak mungkin tidak memiliki biaya hanya untuk menata trotoar yang nyaman bagi para pejalan kaki di 7.000 kilometer ruas jalan Jakarta saat ini.
"Penataan trotoar harus menyeluruh. Saya rasa pengerjaannya bisa dilakukan bersamaan. Bukan hanya di fasilitas umum yang ramai. Jadi kalau ada anak sekolah di kampung-kampung tidak lagi menggunakan sepeda motor, cukup berjalan kaki," kata Ahmad Safrudin saat dihubungi, Selasa (13/9/2016).
Selain itu, Ahmad menyayangkan penataan trotoar di Tanah Abang, Jakarta Pusat yang sudah selesai dilakukan. Sebab, trotoar dengan lebar sekitar lima meter itu diokupasi PKL dan parkir kendaraan.
Idealnya, kata Ahmad, trotoar itu harus aman, nyaman bersih dari PKL, parkir kendaraan dan harus ditanami pohon yang ditanam langsung didasar tanah dan tumbuh mekar ke atas, sehingga ketika pejalan melintas, mereka bisa terhindar dari sinar matahari.
Tidak sampai disitu, Ahmad juga meminta Pemprov DKI menghilangkan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan menggantinya dengan Zebra Cross. Terkecuali di jalan By Pass. Sementara untuk jalan seperti Thamrin-Sudirman itu tidak perlu ada JPO.
"JPO itu bentuk diskriminasi pejalan kaki. Kendaraan bermotor diberi kebebasan tanpa ada hambatan. Sementara pejalan kaki harus naik ke atas, sulit dikases kalangan lansia dan anak-anak," ungkapnya.
(ysw)
Explore More