Ratusan Siswa Telantar, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Meradang
A
A
A
DEPOK - Sidang Paripurna DPRD Depok dengan agenda Penutupan Masa Sidang ke III tahun sidang 2015-2016 dibuka dengan kekesalan Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari di awal sidang.
Yeti marah - marah saat slide layar proyektor muncul di depan sidang terkait kasus terlantarnya ratusan siswa baru yang diduga menjadi korban akibat ulah calo Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Selama dua hari terakhir ratusan siswa titipan 'dipaksa' belajar di SMAN 11 Margonda, Depok. Karena tidak ada ruang kelas, para siswa belajar di SDN 3 Kemiri Muka, Beji di ruang kelas yang sedang di renovasi.
Siswa-siswa tersebut juga belajar di lantai di ruang kelas yang sedang direnovasi. Para orangtua yang mentetahui anaknya terlantar juga mengamuk, sedikitnya ada 143 siswa baru yang terlantar.
"Coba lihat di belakang saya. PPDB ini belum usai malah jadi isu nasional. Bukan masalah dimana atau siapa orangtua yang bersalah. Tapi lihat anak - anak bangsa ini. Ini anak adalah aset bangsa dalam UUD 1945. Setiap warga punya hak dalam memperoleh pengajaran," katanya sambil marah saat memimpin sidang, Rabu (31/8/2016).
Pernyataan Yeti langsung dilontarkan di depan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna. Pernyataannya juga disambut interupsi oleh sejumlah anggota dewan. "Bagaimana pemerintah daerah menanggapi ini," katanya.
Sebelumnya serangkaian pelaksanaan PPDB di Depok sempat ricuh baik dalam pelaksanaan hingga adanya dugaan sejumlah pejabat dan LSM bermain dalam proses tiket masuk sekolah negeri yang dikenal dengan "siswa titipan".
Yeti marah - marah saat slide layar proyektor muncul di depan sidang terkait kasus terlantarnya ratusan siswa baru yang diduga menjadi korban akibat ulah calo Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Selama dua hari terakhir ratusan siswa titipan 'dipaksa' belajar di SMAN 11 Margonda, Depok. Karena tidak ada ruang kelas, para siswa belajar di SDN 3 Kemiri Muka, Beji di ruang kelas yang sedang di renovasi.
Siswa-siswa tersebut juga belajar di lantai di ruang kelas yang sedang direnovasi. Para orangtua yang mentetahui anaknya terlantar juga mengamuk, sedikitnya ada 143 siswa baru yang terlantar.
"Coba lihat di belakang saya. PPDB ini belum usai malah jadi isu nasional. Bukan masalah dimana atau siapa orangtua yang bersalah. Tapi lihat anak - anak bangsa ini. Ini anak adalah aset bangsa dalam UUD 1945. Setiap warga punya hak dalam memperoleh pengajaran," katanya sambil marah saat memimpin sidang, Rabu (31/8/2016).
Pernyataan Yeti langsung dilontarkan di depan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna. Pernyataannya juga disambut interupsi oleh sejumlah anggota dewan. "Bagaimana pemerintah daerah menanggapi ini," katanya.
Sebelumnya serangkaian pelaksanaan PPDB di Depok sempat ricuh baik dalam pelaksanaan hingga adanya dugaan sejumlah pejabat dan LSM bermain dalam proses tiket masuk sekolah negeri yang dikenal dengan "siswa titipan".
(ysw)