Kota Tangerang Kesulitan Penuhi Target e-KTP
A
A
A
TANGERANG - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang mengaku akan sulit memenuhi target dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) agar seluruh warga memiliki e-KTP pada 30 September 2016.
“Sebanyak 300.000 warga Kota Tangerang yang belum melakukan perekaman e-KTP. Kalau batas akhirnya September nampaknya akan sulit,” ungkap Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Erlan Rusnarlan pada wartawan, Kamis, 25 Agustus 2016.
Menurut Erlan, yang menjadi kendala dalam pembuatan e-KTP adalah kelangkaan blangko dari pemerintah pusat. Kelangkaan ini terjadi sejak Juni 2016 lalu. Hal itu menyebabkan pihaknya belum bisa melakukan pencetakan fisik e-KTP dengan cepat.
“Jadi masyarakat harus menunggu cukup lama, sedangkan mereka tidak mau tahu menahu, prostesnya ke Disdukcapil,” ujarnya. Kemendagri sendiri menyatakan telah mengirim 4,5 juta blangko ke tiap daerah, namun menurut Erlan, pihaknya belum menerimanya.
“Dalam sebulan kita butuh sampai 30.000 per bulan. Itu bukan hanya untuk orang yang bikin baru, tapi juga untuk warga pindah datang atau yang KTP-nya rusak. Karena itu kita terus minta dan sampai jemput bola ke Mendagri untuk meminta blanko,” tukasnya.
Erlan mengaku, secara prinsip untuk perekaman tidak ada masalah, hanya pencetakan fisik e-KTP saja yang terkendala. “Kalau blanko nya ada, pencetakan bisa langsung dilakukan,” jelasnya.
“Sebanyak 300.000 warga Kota Tangerang yang belum melakukan perekaman e-KTP. Kalau batas akhirnya September nampaknya akan sulit,” ungkap Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Erlan Rusnarlan pada wartawan, Kamis, 25 Agustus 2016.
Menurut Erlan, yang menjadi kendala dalam pembuatan e-KTP adalah kelangkaan blangko dari pemerintah pusat. Kelangkaan ini terjadi sejak Juni 2016 lalu. Hal itu menyebabkan pihaknya belum bisa melakukan pencetakan fisik e-KTP dengan cepat.
“Jadi masyarakat harus menunggu cukup lama, sedangkan mereka tidak mau tahu menahu, prostesnya ke Disdukcapil,” ujarnya. Kemendagri sendiri menyatakan telah mengirim 4,5 juta blangko ke tiap daerah, namun menurut Erlan, pihaknya belum menerimanya.
“Dalam sebulan kita butuh sampai 30.000 per bulan. Itu bukan hanya untuk orang yang bikin baru, tapi juga untuk warga pindah datang atau yang KTP-nya rusak. Karena itu kita terus minta dan sampai jemput bola ke Mendagri untuk meminta blanko,” tukasnya.
Erlan mengaku, secara prinsip untuk perekaman tidak ada masalah, hanya pencetakan fisik e-KTP saja yang terkendala. “Kalau blanko nya ada, pencetakan bisa langsung dilakukan,” jelasnya.
(whb)