Komisi A DPRD Minta DKI Usut Mesin Presensi Offline

JAKARTA - Komisi A DPRD DKI Jakarta mendukung jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusut tuntas masalah jaringan mesin presensi yang offline.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI yang membidangi Pemerintahan itu, Syarif menyebut jika presensi dengan cara manual akan membuat kecurangan bagi PNS DKI untuk tetap mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD).

"Menurut saya, masalah ini harus diselidiki dengan tuntas. Jangan jadi informasi yang simpang siur dan menumbuhkan kecurigaaan terus menerus di kalangan PNS," kata Syarif kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016).

Lebih lanjut, Syarif mengaku hal ini sudah terulang tahun lalu. Sehingga dia meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat lebih teliti ketika merekap presensi manual. "Meski manual, BKD harus teliti nih," kata Syarif. (Baca: Sistem Offline, Djarot Sebut 6.072 PNS DKI Tidak Hadir)

Lebih lanjut Syarif mengatakan jika dirinya mendukung presensi dengan elektronik. Sehingga ini tidak perlu terulang kembali di kemudian hari. "Saya dukung penuh perbaikan sistem TKD berbasis presensi elektronik ini," tukasnya.