Bangun Pedestrian Makan Badan Jalan, Kemacetan Semakin Parah
Bangun Pedestrian Makan Badan Jalan, Kemacetan Semakin Parah
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pedestrian di kawasan DKI Jakarta mulai dibangun. Sayangnya, pedestrian yang dilebarkan mengambil badan jalan justru menambah kemacetan.
Seperti yang terjadi di kawasan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Dimana hampir setiap waktu terjadi kemacetan yang luar biasa. Begitu juga di kawasan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Meski baru dibangun, lalu lintas di kawasan tersebut justru semakin memperparah kemacetan. Apalagi saat ini pengunjung pusat perbelanjaan meningkat jelang hari raya Lebaran.
Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin menyayangkan pembangunan pedestrian yang dilakukan jelang hari raya Lebaran. Menurutnya, hal itu justru membuat pembangunan pedestrian terlihat sebagai pembangunan pencitraan.
"Bagus ya sebenarnya sudah mulai dibangun, namun sebelum dibangun harus diuji kelaikannya. Kalau waktu pembangunannya saja dilakukan dekat Lebaran gini, uji kelayakannya bagaimana," kata Ahmad Safrudin saat dihubungi, Selasa 28 Juni 2016.
Ahmad menjelaskan, pedestrian merupakan titik pertemuan integrasi semua moda transportasi. Untuk itu, pembangunannya meski disesuaikan dengan moda transportasi lainnya dan memiliki lebar yang idealnya mencapai tiga meter.
Misalnya, untuk membangun pedestrian di kawasan sekitar Mass Rapid Transit (MRT), DKI lebih baik menunggu arah integrasi operasional moda transportasi berbasis rel tersebut dengan yang lainnya. Sehingga, nantinya pengguna mendapatkan kenyamanan berjalan kaki berpindah ke moda transportasi lainnya.
Artinya, lanjut dia, pembangunan pedestrian percuma bila tidak dibarengi dengan perbaikan moda transportasi. Menurutnya, apabila memang ingin memulai pembangunan pedestrian, DKI harusnya memilih lokasi di dekat stasiun yang kini tengah diperbaiki. Sehingga, manfaatnya benar-benar terlihat.
"Trafict and tranfers manajemennya harus diatur. Pemprov DKI harus mengkaji mobilitas sebelum semua moda yang sedang dibangun beroperasi," ungkapnya.
Ahmad menuturkan, dari 7.000 kilometer ruas jalan di Jakarta saat ini, baru hanya sekitar 400 kilometer yang dilengkapi trotoar atau sekitar enam persen saja. Bahkan, dari enam persen tersebut, 80 persennya tidak terawat dan disalah gunakan. Seperti ada Pedagang Kaki Lima (PKL), dilintasi sepeda motor dan dijadikan tempat parkir kendaraan.
Selain bersih dari PKL dan sepeda motor, lanjut Ahmad, pedestrian harus memiliki design yang menarik. Tidak perlu dikeramik, terpenting dibuat merata menggunakan paving blok dan dilengkapi fasilitas untuk kaum difabilitas. Sehingga, kaum difabilitas dapat mengakses jalan dengan mudah.
Tidak sampai disitu, Ahmad juga meminta Pemprov DKI menghilangkan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan menggantinya dengan Zebra Cross. Terkecuali di jalan By Pass. Sementara untuk jalan seperti Thamrin-Sudirman itu tidak perlu ada JPO.
"JPO itu bentuk diskriminasi pejalan kaki. Kendaraan bermotor diberi kebebasan tanpa ada hambatan. Sementara pejalan kaki harus naik ke atas, sulit diakses kalangan lansia dan anak-anak," ungkapnya.
Seperti yang terjadi di kawasan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Dimana hampir setiap waktu terjadi kemacetan yang luar biasa. Begitu juga di kawasan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Meski baru dibangun, lalu lintas di kawasan tersebut justru semakin memperparah kemacetan. Apalagi saat ini pengunjung pusat perbelanjaan meningkat jelang hari raya Lebaran.
Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin menyayangkan pembangunan pedestrian yang dilakukan jelang hari raya Lebaran. Menurutnya, hal itu justru membuat pembangunan pedestrian terlihat sebagai pembangunan pencitraan.
"Bagus ya sebenarnya sudah mulai dibangun, namun sebelum dibangun harus diuji kelaikannya. Kalau waktu pembangunannya saja dilakukan dekat Lebaran gini, uji kelayakannya bagaimana," kata Ahmad Safrudin saat dihubungi, Selasa 28 Juni 2016.
Ahmad menjelaskan, pedestrian merupakan titik pertemuan integrasi semua moda transportasi. Untuk itu, pembangunannya meski disesuaikan dengan moda transportasi lainnya dan memiliki lebar yang idealnya mencapai tiga meter.
Misalnya, untuk membangun pedestrian di kawasan sekitar Mass Rapid Transit (MRT), DKI lebih baik menunggu arah integrasi operasional moda transportasi berbasis rel tersebut dengan yang lainnya. Sehingga, nantinya pengguna mendapatkan kenyamanan berjalan kaki berpindah ke moda transportasi lainnya.
Artinya, lanjut dia, pembangunan pedestrian percuma bila tidak dibarengi dengan perbaikan moda transportasi. Menurutnya, apabila memang ingin memulai pembangunan pedestrian, DKI harusnya memilih lokasi di dekat stasiun yang kini tengah diperbaiki. Sehingga, manfaatnya benar-benar terlihat.
"Trafict and tranfers manajemennya harus diatur. Pemprov DKI harus mengkaji mobilitas sebelum semua moda yang sedang dibangun beroperasi," ungkapnya.
Ahmad menuturkan, dari 7.000 kilometer ruas jalan di Jakarta saat ini, baru hanya sekitar 400 kilometer yang dilengkapi trotoar atau sekitar enam persen saja. Bahkan, dari enam persen tersebut, 80 persennya tidak terawat dan disalah gunakan. Seperti ada Pedagang Kaki Lima (PKL), dilintasi sepeda motor dan dijadikan tempat parkir kendaraan.
Selain bersih dari PKL dan sepeda motor, lanjut Ahmad, pedestrian harus memiliki design yang menarik. Tidak perlu dikeramik, terpenting dibuat merata menggunakan paving blok dan dilengkapi fasilitas untuk kaum difabilitas. Sehingga, kaum difabilitas dapat mengakses jalan dengan mudah.
Tidak sampai disitu, Ahmad juga meminta Pemprov DKI menghilangkan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan menggantinya dengan Zebra Cross. Terkecuali di jalan By Pass. Sementara untuk jalan seperti Thamrin-Sudirman itu tidak perlu ada JPO.
"JPO itu bentuk diskriminasi pejalan kaki. Kendaraan bermotor diberi kebebasan tanpa ada hambatan. Sementara pejalan kaki harus naik ke atas, sulit diakses kalangan lansia dan anak-anak," ungkapnya.
(mhd)
Explore More