Negara Tak Boleh Kalah oleh Ahok
Negara Tak Boleh Kalah oleh Ahok
A
A
A
JAKARTA - Sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menilai Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang ngaco terus menuai kritikan. Praktisi hukum menilai negara tidak boleh kalah oleh Ahok.
Praktisi hukum Razman Arif Nasution mengatakan, Ahok dipersilakan mengadukan soal hasil audit BPK terkait dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras ke pengadilan. Namun hal itu akan sangat lucu karena pemeriksaan BPK itu berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jika benar Ahok menempuh jalur tersebut, BPK dan KPK yang notabenenya sebagai lembaga negara tidak boleh kalah dari Ahok," kata Razman kepada Sindonews, Senin (18/4/2016).
Razman yakin, sebenarnya KPK sudah memiliki kepastian hukum soal kasus RS Sumber Waras tersebut. Hanya saja, KPK masih membutuhkan waktu untuk mengungkap siapa tersangka pada kasus dugaan tindak korupsi RS Sumber Waras itu.
"Jadi saya bahasanya begini, negara tidak boleh kalah sama teroris, negara tidak boleh kalah sama preman. Begitu juga, negara tak boleh kalah oleh Ahok," tegasnya. Razman berharap, KPK secepatnya memberi kepastian hukum.
Praktisi hukum Razman Arif Nasution mengatakan, Ahok dipersilakan mengadukan soal hasil audit BPK terkait dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras ke pengadilan. Namun hal itu akan sangat lucu karena pemeriksaan BPK itu berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jika benar Ahok menempuh jalur tersebut, BPK dan KPK yang notabenenya sebagai lembaga negara tidak boleh kalah dari Ahok," kata Razman kepada Sindonews, Senin (18/4/2016).
Razman yakin, sebenarnya KPK sudah memiliki kepastian hukum soal kasus RS Sumber Waras tersebut. Hanya saja, KPK masih membutuhkan waktu untuk mengungkap siapa tersangka pada kasus dugaan tindak korupsi RS Sumber Waras itu.
"Jadi saya bahasanya begini, negara tidak boleh kalah sama teroris, negara tidak boleh kalah sama preman. Begitu juga, negara tak boleh kalah oleh Ahok," tegasnya. Razman berharap, KPK secepatnya memberi kepastian hukum.
(whb)
Explore More