Ini Kata Pengamat Soal Penghapusan Kawasan 3 in 1

JAKARTA - Kebijakan pengendalian lalu lintas yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) perihal penghapusan 3 in 1 dan membuat jalan layang Semanggi bertolak belakang dengan pengendalian transportasi makro.

"Kalau upaya demand management seperti 3 in 1 dihapuskan harus ada upaya pengganti yang lebih baik diberlakukan. Jika tidak, ibarat membentangkan karpet merah untuk mobil pribadi," kata Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto saat dihubungi, Minggu 3 April 2016.

Ketua Penelitian dan Pengembangan Dewan Transportasi Kota Jakarta (Litban DTKJ) ini juga meminta, agar Ahok segera menyadari diri bila penghapusan kawasan 3 in 1 akan mempersulit pemberlakuan ERP.

Sebab, lanjut Leksmono, masyarakat akan terkejut bila tiba-tiba dibatasi dan dipungut tarif pemasangan On Boar Unit (OBU) untuk retribusi ERP nanti.

"Menertibkan lalu lintas itu sulit. Harus dengan cara yang elegan. Jadi kalau disebut masa transisi untuk ERP itu menyalahi manajemen transportasi," pungkasnya.