Demo Anarkis, Serikat Buruh Sebut Sopir Hanya Korban Adu Domba

JAKARTA - Serikat Buruh mengaku prihatin dengan adanya aksi mogok massal angkutan umum pada Selasa 22 Maret 2016 yang berujung bentrok dengan transportasi berbasis online. Pasalnya, pengemudi itu adalah korban adu domba belaka dari pihak tertentu.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid. Kata dia, demo yang berakhir anarkis itu juga adalah salah satu persaingan usaha belaka.

"Saya melihat persaingan usaha antar korporasi telah berkembang menjadi konflik horizontal antara sesama kelas buruh, antar sesama pengemudi taksi dan angkutan umum serta driver Go-Jek,'' katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Minggu (27/3/2016).

Mudhofir mengatakan, agar pemerintah harus mengambil langkah tegas dan bijaksana untuk mengatasi permasalahan ini. Langkau itu jangan terkesan lambat, agar tidak meluas dan memakan korban yang lebih besar.

Permasalahan yang terjadi bukan semata-mata soal pengemudi transportasi konvensional melawan pengemudi transportasi online. Tetapai permasalahan ekonomi yang dirasakan begitu beratnya oleh para buruh transportasi umum di Indonesia.

"Faktanya, sebagian penduduk Indonesia sudah jatuh hati dengan transportasi online dan juga berhasil menjadi mata pencaharian alternatif bagi banyak orang," katanya. (Baca: Kapolri Minta Kapolda Tindak Pelaku Anarkis Demo Angkutan Umum)

Adapun persoalan birokrasi dan perizinan perusahaan, kata dia, itu semua kewajiban perusahaan dan pemerintah. Buruh transportasi atau pengemudi, baik konvensional ataupun online, hanya berkewajiban menjalankan tugas sesuai prosedur yang ada.

"Buruh jangan terjebak menjadi kaki tangan kapitalis dan korporasi, jangan mau diadu domba oleh pengusaha lewat balutan narasi soal kondisi perusahaan yang sedang sulit. Karena regulasi kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap pengusaha," paparnya.

Mudhofir mendesak pengusaha transportasi juga harus berani bersuara jika memang ada regulasi yang dirasa memberatkan ‎yang dibuat oleh pemerintah. (Baca: Lakukan Sweeping, Mobil Taksi Diinjak-injak Pedemo)

"Regulasi dan kebijakan dibuat untuk kesejahteraan orang banyak, dan itu adalah tugas pemerintah yang dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk bertindak sebijak-bijaknya‎," tutupnya.