Bekasi Tolak APTB Beroperasi hingga Perbatasan

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menolak jika Angkutan Perbatasan Terintegerasi Busway (APTB) hanya beroperasi hingga wilayah perbatasan di Cawang, Jakarta Timur. Apalagi kebijakan itu baru mulai diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai hari ini.

"Tadi ada warga yang protes kepada kami, surat pemberitahuan dari Pemprov DKI juga belum sampai kami," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi, Yayan Yuliana kepada SINDO, Senin 7 Maret 2016.

Menurut Yayan, keputusan DKI itu tidak bijak dan tentunya ditolak. Dia mengatakan, dengan adanya APTB dari Bekasi dan terintegrasi di busway bisa mengurangi kemacetan di kedua wilayah. Apalagi, hampir setengah warga Bekasi bekerja di Jakarta dan setiap hari menggunakan transportasi APTB menuju tempat bekerjanya.

Untuk itu, kata dia, Pemkot Bekasi akan memanggil semua operator APTB dan Organisasi Daerah (Organda) untuk membicarakan dan mencari solusi terkait kebijakan tersebut. Apalagi, keberadaan APTB masih menjadi transportasi andalan di Bekasi menuju Ibu Kota.

Yayan mengaku, jumlah penumpang APTB dari Bekasi memang cukup banyak hingga ratusan ribu orang setiap bulannya dengan asumsi sehari pengguna APTB dari Bekasi mencapai 6.000 orang. "Peminat APTB memang cukup banyak menuju Jakarta, dan peminatnya warga yang bekerja di Jakarta," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, APTB sudah mulai mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan di jalan penghubung Bekasi-Jakarta. Dari 430 ribu perjalanan dari Bekasi ke DKI Jakarta, sekitar 52% didominasi kendaraan pribadi. "Kalau bagus, nyaman, tepat waktu, orang akan pilih APTB," imbuhnya.

APTB di Kota Bekasi ada tiga trayek, yaitu Terminal Bekasi-Tanah Abang, Terminal Bekasi-Dukuh Atas, dan Terminal Bekasi-Bundaran Hotel Indonesia. Satu trayek lainnya, Terminal Bekasi-Pulogadung tidak berjalan karena mendapat penolakan sopir angkutan umum lainnya.

Ketiga trayek yang masih berfungsi itu dilayani oleh 30 armada bus, dari dua operator, yaitu Mayasari Bhakti dan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Masing-masing operator mengoperasikan 15 unit bus untuk mengangkut warga Bekasi dan disediakan enam titik shelter.

Keenam shelter itu ada di Terminal Bekasi satu titik, di Jalan Joyo Martono (Bulak Kapal) tiga titik, di Rawapanjang satu titik, dan di Jalan Ahmad Yani dekat Tol Bekasi Barat ada satu titik. "Kehadiran APTB ini memang sudah mulai mengurangi kemacetan, dan kami minta Jakarta untuk memikirkan lagi," ungkapnya.

Sejumlah sopir APTB di Kota Bekasi, Jawa Barat keberatan dengan adanya larangan angkutan itu masuk ke Jakarta. Sebab, dikhawatirkan pendapatan mereka akan turun. "Sekarang saja penghasilan sudah mepet banget," kata Agus (45), sopir APTB jurusan Bekasi-Bundaran Hotel Indonesia.

Menurut ayah dua anak ini, kebijakan beroperasi hingga Cawang, sebuah ncaman bagi seluruh sopir APTB. Sejauh ini, penumpang di Kota Bekasi yang menggunakan jasa angkutan APTB cukup banyak. "Hari ini (Senin) pemasukan saya berkurang drastis, Pak Ahok harus tanggung jawab," tegasnya.

Sementara itu, para penumpang APTB yang baru mengetahui bahwa bus tersebut beroperasi hingga Cawang langsung kaget. Alhasil, mereka marah dan bingung. Ditambah lagi, ongkos yang dikeluarkan pun sama besarnya, padahal trayek yang ditempuh jauh lebih singkat.

"Saya bingung mau marah sama siapa, saya kaget dengan kebijakan baru itu. Kenapa tidak disosialisasikan," keluh Arsyad (28), warga Bekasi yang hendak menuju Tanah Abang.

Menurutnya, dengan adanya kebijakan itu dirasa warga Bekasi kurang tepat dan membuat warga kembali beralih ke kendaraan pribadi.

Pedagang di Tanah Abang ini menjelaskan, APTB memang dibuat untuk memudahkan mereka yang tinggal di daerah penyangga ibu kota untuk bisa menggunakan fasilitas Transjakarta. "Saya dengan berat hati menolak kebijakan itu, dan mulai besok (Selasa) saya gunakan kendaraan pribadi lagi," tukasnya.

PILIHAN:

Ini yang Bisa Bikin Ahok Keok Sebelum Bertarung