Hari Ini 10 Ribu Tenaga Honorer Serbu Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 10.000 pegawai honorer di Indonesia akna menyerbut Jakarta hari ini. Pemprov DKI meminta agar para demonstrasi tidak menggagu ketertiban umum.
Kepala Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan Jakarta akan kedatangan 10.000 pegawai honorer dari berbagai daerah. Mereka menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Tujuannya ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kami hanya mengimbau agar mereka tidak anarkis dan mengganggu keteriban umum, apalagi merusak fasilitas umum," kata Ratiyono di Balai Kota, Selasa 9 Februari 2016 kemarin.
Ratiyono menjelaskan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 28/2015 tentang Unjuk Rasa, para demonstrasi dipersilakan untuk berunjuk rasa di tiga tempat yang disediakan, yakni Lapangan Silang Monas, Parkir Timur Senayan dan Alun-alun DPR.
Kendati demikian, lanjut Ratiyono, apabila demonstrasi di Kantor Kemen PAN dan RB, para demontrasi diminta untuk tidak menggangu ketertiban umum. Menurutnya, apabila mereka melanggar, aparat kepolisian akan memberikan sanksi yang telah diatur dari Pergub No 28 tersebut.
"Karena ini sifatnya nasional. Kami tidak memfasilitasi para demonstrasi dengan pihak kementerian. Kami harap pihak kementerian memediasi melalui kordinator demonstrasinya. Sehingga tidak terjadi kemacetan," tegasnya.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, sudah menyiapkan 640 personel yang terbagi dalam dua shift. Mereka ditempatkan di 10 titik rawan kemacetan akibat adanya aksi unjuk rasa tersebut.
Di antaranya yaitu, Bundaran HI, Medan Merdeka Barat, Timur, Utara dan Selatan, Jalan Kebon Sirih, Semanggi dan sebagainya.Namun, kata Andri, pihaknya masih menunggu instruksi kepolisian untuk mengatur rekayasa lalu lintas.
"Para petugas Dishub hanya mengatur lalu lintas apabila terjadi kemacetan. Rekayasa ada di polisi. Kami masih menunggu," ujarnya.
Kepala Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan Jakarta akan kedatangan 10.000 pegawai honorer dari berbagai daerah. Mereka menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Tujuannya ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kami hanya mengimbau agar mereka tidak anarkis dan mengganggu keteriban umum, apalagi merusak fasilitas umum," kata Ratiyono di Balai Kota, Selasa 9 Februari 2016 kemarin.
Ratiyono menjelaskan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 28/2015 tentang Unjuk Rasa, para demonstrasi dipersilakan untuk berunjuk rasa di tiga tempat yang disediakan, yakni Lapangan Silang Monas, Parkir Timur Senayan dan Alun-alun DPR.
Kendati demikian, lanjut Ratiyono, apabila demonstrasi di Kantor Kemen PAN dan RB, para demontrasi diminta untuk tidak menggangu ketertiban umum. Menurutnya, apabila mereka melanggar, aparat kepolisian akan memberikan sanksi yang telah diatur dari Pergub No 28 tersebut.
"Karena ini sifatnya nasional. Kami tidak memfasilitasi para demonstrasi dengan pihak kementerian. Kami harap pihak kementerian memediasi melalui kordinator demonstrasinya. Sehingga tidak terjadi kemacetan," tegasnya.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, sudah menyiapkan 640 personel yang terbagi dalam dua shift. Mereka ditempatkan di 10 titik rawan kemacetan akibat adanya aksi unjuk rasa tersebut.
Di antaranya yaitu, Bundaran HI, Medan Merdeka Barat, Timur, Utara dan Selatan, Jalan Kebon Sirih, Semanggi dan sebagainya.Namun, kata Andri, pihaknya masih menunggu instruksi kepolisian untuk mengatur rekayasa lalu lintas.
"Para petugas Dishub hanya mengatur lalu lintas apabila terjadi kemacetan. Rekayasa ada di polisi. Kami masih menunggu," ujarnya.
(whb)