Penyerapan APBD DKI 38 Persen, Program Prioritas Mandek

JAKARTA - Mendekati batas waktu penggunaan anggaran pada 15 Desember mendatang, penyerapan APBD DKI Jakarta 2015 baru mencapai sekitar 38 persen. Program prioritas penanganan banjir dan kemacetan tidak tertangani dengan baik.

Ketua Banggar DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyesalkan pengelolaan anggaran 2015 yang berdampak buruk pada pembangunan di Jakarta. "Lihat saja pada hujan yang terjadi beberap waktu lalu, apakah ada perubahan. Macet ya tambah parah,: katanya di gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).

Menurutnya, penyerapan anggaran yang baru mencapai 38 persen atau Rp25 triliun dari alokasi Rp69,8 triliun itu hanyalah penyerapan belanja tidak langsung seperti gaji pegawai, alat tulis kantor dan sebagainya.

Pras menegaskan, banyak kegiatan belanja langsung seperti rehab sekolah, penanganan macet, dan pengendalian banjir tidak terealisasi.

"Birokrasi di DKI ini begitu parah, kita bisa lihat pada penyusunan anggaran 2016 dimana ada anggaran tanpa kegiatan Rp 1,8 Triliun. Setelah disisir, ada lagi Rp 700 Miliar," tegasnya.

Kendati demikian, Politisi PDIP itu optimis jika rendahnya penyerapan anggaran 2015 tidak akan terulang kembali pada 2016. Sebab, kata dia, pada KUA-PPAS 2016, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahasnya secara detail hingga satuan ketiga.

Bahkan, kata Pras, dalam pelaksanaan kegiatan anggaran 2016 nanti, DPRD sebagai pengawas pastinya akan mengawal secara ketat. ‎Selain itu, dia pun menjamin pengesahan APBD 2016 akan berjalan sesuai jadwal, yakni 22 Desember mendatang.

"KUA-PPAS kali ini sudah seperti Rancangan APBD. Jadi kalau sudah disahkan tidak perlu dibahas panjang. Kami minta Gubernur terus bertindak tegas terhdap pejabatnya. Kami juga berharap kedepan, pengguna anggaran jangan mengusulkan secara gelondongan. TAPD harus seleksi betul," pungkasnya.

PILIHAN:

Ini Kronologi Driver Go-Jek Ditikam di Sunter Mall

Masukkan Anggaran Siluman Rp700 M, Ahok: Berani Banget!