Berantas Calo Rusun, DKI Luncurkan Sistem Informasi Rusunawa
Berantas Calo Rusun, DKI Luncurkan Sistem Informasi Rusunawa
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meluncurkan sistem informasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sistem ini diklaim dapat mengurangi permainan oknum PNS maupun penghuni rusunawa.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sistem ini diatur dengan situs rusunawa.jakarta.go.id. "Masyarakat selalu merasa unit rusun itu diperjualbelikan. Melalui sistem ini, kemungkinan oknum PNS bermain juga berkurang, kami kontrol bersama," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015).
Sistem ini dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Namun yang memiliki password dan dapat mengakses yaitu Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta serta pejabat terkait.
Dalam sistem itu, pejabat bisa mengetahui data penghuni secara lengkap seperti nomor Kartu Keluarga (KK) serta alamat sesuai rusun. Jika ada data yang tidak sesuai, maka penghuni tersebut bisa langsung dikeluarkan.
Tak hanya itu, lanjut Ahok, sistem ini juga dapat mengetahui ketersediaan serta lokasi rusun, usia penghuni, sebaran profesi penghuni, sebaran surat teguran, hingga status pembayaran retribusi penghuni. ?Apakah penghuni tersebut belum membayar, menunggak, atau sudah membayar retribusi unit rusun.
"Saya minta daftar tunggu calon penghuni bisa dilihat warga ya. Jadi warga bisa mengawasi ini, minimal ada data siapa warga yang menghuni di sini," kata Ahok.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Ika Lestari Adji menyebut sistem ini baru terintegrasi di empat rusun dari 22 rusun yang ada di Jakarta.
Keempat rusun itu adalah Rusun Kapuk Muara, Jakarta Utara; Cakung, Jakarta Timur; Cipinang Muara, Jakarta Timur; dan Tambora, Jakarta Barat. Integrasi 22 rusun ditargetkan rampung tahun 2016 mendatang.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sistem ini diatur dengan situs rusunawa.jakarta.go.id. "Masyarakat selalu merasa unit rusun itu diperjualbelikan. Melalui sistem ini, kemungkinan oknum PNS bermain juga berkurang, kami kontrol bersama," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015).
Sistem ini dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Namun yang memiliki password dan dapat mengakses yaitu Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta serta pejabat terkait.
Dalam sistem itu, pejabat bisa mengetahui data penghuni secara lengkap seperti nomor Kartu Keluarga (KK) serta alamat sesuai rusun. Jika ada data yang tidak sesuai, maka penghuni tersebut bisa langsung dikeluarkan.
Tak hanya itu, lanjut Ahok, sistem ini juga dapat mengetahui ketersediaan serta lokasi rusun, usia penghuni, sebaran profesi penghuni, sebaran surat teguran, hingga status pembayaran retribusi penghuni. ?Apakah penghuni tersebut belum membayar, menunggak, atau sudah membayar retribusi unit rusun.
"Saya minta daftar tunggu calon penghuni bisa dilihat warga ya. Jadi warga bisa mengawasi ini, minimal ada data siapa warga yang menghuni di sini," kata Ahok.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Ika Lestari Adji menyebut sistem ini baru terintegrasi di empat rusun dari 22 rusun yang ada di Jakarta.
Keempat rusun itu adalah Rusun Kapuk Muara, Jakarta Utara; Cakung, Jakarta Timur; Cipinang Muara, Jakarta Timur; dan Tambora, Jakarta Barat. Integrasi 22 rusun ditargetkan rampung tahun 2016 mendatang.
(whb)
Explore More