Ahok Mulai Bongkar Pemeriksaan di BPK
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat enggan membocorkan pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh tim auditor BPK soal pembelian lahan RS Sumber Waras. Namun, kini Ahok mulai membuka pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Pembelian lahan di RS Sumber Waras diduga bermasalah lantaran tidak direkomendasi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta kepada Ahok.
"Mesti lihat suratnya, kronologinya. Makanya saya juga ditanya kemarin sama BPK-RI. Dinas Kesehatan sudah menyatakan tanah ini tidak dijual. Sarankan beli di Sunter untuk RS Kanker, ambulan gawat darurat, pakai lahan bekas Jamkesda untuk RS Jantung. Nah kenapa kamu (Ahok) enggak mau (yang disarankan)," jelas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).
Maka itu, Ahok meminta agar BPK membaca terlebih dahulu soal surat disposisi yang diakukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda).
"Saya (Ahok) bilang ke BPK-RI, anda (BPK-RI) baca dahulu. Saya punya disposisi. Disposisi saya apa? Saudara Sekda (Sekretaris Daerah), segera dianggarkan untuk dibangun sesuai aturan. Artinya apa? Saya enggak ngebet (ingin) beli (lahan) RS Sumber Waras. Karena dia (Yayasan Kesehatan Sumber Waras) enggak mau jual, ya saya enggak mau beli. Saya langsung manfaatkan, bagi saya yang penting Jakarta ada RS Kanker dan Jantung tambahan. RS yang ada sekarang sudah penuh," lanjutnya.
Kemudian Ahok menceritakan ketika ditanya mengapa dirinya memutuskan untuk membeli dan Ahok menjawab bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras memasukkan surat untuk menjual lahan tersebut dengan harga nilai jual objek pajak (NJOP)
"Terus saya ditanya lagi, kenapa akhirnya kamu (Ahok) tidak jadi bangun RS Jantung? Karena lahan Jamkesda enggak bisa nyambung dengan RSUD Tarakan. Akhirnya RS Tarakan kami manfaatkan lahan yang ada bangun RS Jantung. Sekarang RS Tarakan sudah jadi RS Jantung. Sudah bisa kemoterapi di sana, operasi jantung sudah 300-an orang," katanya.
"Kenapa enggak mau pakai Gedung Ambulance Gawat Darurat? 8.000 meter enggak cukup untuk Paliative Care. Saya tadi mau pindahkan kemana, pindahkan ke Ragunan, Pasar Minggu, jadi RS Kanker. Ternyata dia (YKSW) tawarin surat," kata Ahok.
Ahok kemudian ditanya kembali oleh auditor BPK mengapa pada saat rapat pimpinan (rapim) dirinya mengatakan bahwa membeli lahan memakai harga pasar (appraisal).
"Saya jawab, memang UU (undang-undang), Perpres mengatur, lahan di bawah lima hektare boleh beli harga pasar. Dia tawarkan NJOP. Lalu saya dealnya harga apa? NJOP. Kalau ditawarkan NJOP, karena aturan boleh harga pasar, saya main mata sama dia eh harga pasar saja. Nanti lebihnya kasih ke saya, itu baru betul kamu curiga. Lalu selesainya beli harga apa? NJOP. Pakai bayar asuransi atau notaris enggak? Enggak. Jadi bagaimana anda bisa curiga kami mempermainkan harga ini," ketus Ahok.
Kemudian, Ahok mengeluhkan pertanyaan pihak BPK soal nama jalan Kyai Tapa. Dia menyarankan BPK mempertanyaan hal itu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Kalau kamu tanya kenapa RS Sumber Waras di Jalan Kyai Tapa bukan di Tomang Utara? Ya dari saya lahir sudah di Jalan Kyai Tapa, lu tanya sama BPN dong, jangan sama gue. Mana gue tahu," keluh Ahok.
PILIHAN:
Data 16 Korban Tewas Tabrakan Metro Mini-Kereta Api Angke
Pembelian lahan di RS Sumber Waras diduga bermasalah lantaran tidak direkomendasi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta kepada Ahok.
"Mesti lihat suratnya, kronologinya. Makanya saya juga ditanya kemarin sama BPK-RI. Dinas Kesehatan sudah menyatakan tanah ini tidak dijual. Sarankan beli di Sunter untuk RS Kanker, ambulan gawat darurat, pakai lahan bekas Jamkesda untuk RS Jantung. Nah kenapa kamu (Ahok) enggak mau (yang disarankan)," jelas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).
Maka itu, Ahok meminta agar BPK membaca terlebih dahulu soal surat disposisi yang diakukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda).
"Saya (Ahok) bilang ke BPK-RI, anda (BPK-RI) baca dahulu. Saya punya disposisi. Disposisi saya apa? Saudara Sekda (Sekretaris Daerah), segera dianggarkan untuk dibangun sesuai aturan. Artinya apa? Saya enggak ngebet (ingin) beli (lahan) RS Sumber Waras. Karena dia (Yayasan Kesehatan Sumber Waras) enggak mau jual, ya saya enggak mau beli. Saya langsung manfaatkan, bagi saya yang penting Jakarta ada RS Kanker dan Jantung tambahan. RS yang ada sekarang sudah penuh," lanjutnya.
Kemudian Ahok menceritakan ketika ditanya mengapa dirinya memutuskan untuk membeli dan Ahok menjawab bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras memasukkan surat untuk menjual lahan tersebut dengan harga nilai jual objek pajak (NJOP)
"Terus saya ditanya lagi, kenapa akhirnya kamu (Ahok) tidak jadi bangun RS Jantung? Karena lahan Jamkesda enggak bisa nyambung dengan RSUD Tarakan. Akhirnya RS Tarakan kami manfaatkan lahan yang ada bangun RS Jantung. Sekarang RS Tarakan sudah jadi RS Jantung. Sudah bisa kemoterapi di sana, operasi jantung sudah 300-an orang," katanya.
"Kenapa enggak mau pakai Gedung Ambulance Gawat Darurat? 8.000 meter enggak cukup untuk Paliative Care. Saya tadi mau pindahkan kemana, pindahkan ke Ragunan, Pasar Minggu, jadi RS Kanker. Ternyata dia (YKSW) tawarin surat," kata Ahok.
Ahok kemudian ditanya kembali oleh auditor BPK mengapa pada saat rapat pimpinan (rapim) dirinya mengatakan bahwa membeli lahan memakai harga pasar (appraisal).
"Saya jawab, memang UU (undang-undang), Perpres mengatur, lahan di bawah lima hektare boleh beli harga pasar. Dia tawarkan NJOP. Lalu saya dealnya harga apa? NJOP. Kalau ditawarkan NJOP, karena aturan boleh harga pasar, saya main mata sama dia eh harga pasar saja. Nanti lebihnya kasih ke saya, itu baru betul kamu curiga. Lalu selesainya beli harga apa? NJOP. Pakai bayar asuransi atau notaris enggak? Enggak. Jadi bagaimana anda bisa curiga kami mempermainkan harga ini," ketus Ahok.
Kemudian, Ahok mengeluhkan pertanyaan pihak BPK soal nama jalan Kyai Tapa. Dia menyarankan BPK mempertanyaan hal itu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Kalau kamu tanya kenapa RS Sumber Waras di Jalan Kyai Tapa bukan di Tomang Utara? Ya dari saya lahir sudah di Jalan Kyai Tapa, lu tanya sama BPN dong, jangan sama gue. Mana gue tahu," keluh Ahok.
PILIHAN:
Data 16 Korban Tewas Tabrakan Metro Mini-Kereta Api Angke
(mhd)