Pejabat Mundur, Anggota DPRD DKI Ini Sindir Ahok

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rikardo mempertanyakan pertimbangan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dalam melantik para pejabatnya, khususnya pejabat eselon II.

Seharusnya apabila Ahok memiliki perimbangan yang jelas dan terukur, peristiwa mundurnya pejabat eselon II yang belum lama dilantik tidak akan terjadi. Begitupun dengan penyerapan anggaran.

Untuk itu, Rikardo berharap agar dalam perombakan kedepan atau dalam mencari pengganti posisi Kepala Dinas Tata Air, Ahok lebih mengedepankan rekam jejak, orang yang membidangi dan perimbangan masukan-masukan dari Badan Perimbangan Jabatan (Baperjab).

"Sudah dua pejabat eselon II yang mundur dengan alasan tidak masuk akal. Sebelumnya kan Kadis Perindustrian dan Energi, dan saat ini Kadis Tata Air. Kadis Tata Air itu kan sebelum dilantik Juli lalu disebut-sebut bermasalah, tapi kenapa dilantik," jelasnya kepada wartawan, Rabu (2/12/2015).

Kendati demikian, Wakil Ketua Fraksi PDIP itu mendukung langkah para pejabat yang mengundurkan diri. Sebab, yang bisa mengukur kemampuan bekerja itu adalah pribadinya sendiri. Terlebih pengunduran diri itu lebih terhormat ketimbang dipecat. (Baca: Kepala Dinas Tata Air DKI Mengundurkan Diri)

Wakil rakyat yang membawahi bidang pembangunan itu mengakui kinerja Tri Djoko dalam mengendalikan banjir tidak maksimal. Seharusnya, sebagai pemimpin, Tri Djoko jangan takut menggunakan anggaran untuk suatu kegiatan, khususnya pemasangan sheetpield.

"Ini kan dia yang memiliki rencana, dia yang mengajukan kok tidak mau mengerjakan. Duitnya ada kenapa takut," pungkasnya‎.

PILIHAN:

Ini Penyebab Demo Mahasiswa Papua Ricuh

Ini Penyebab Penderita HIV/AIDS di Bekasi Bertambah