Pemprov Tolak GrabCar Lamborghini Mengaspal di Jakarta
Pemprov Tolak GrabCar Lamborghini Mengaspal di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Perusahaan teknologi layanan aplikasi angkutan umum, PT Grab Taxi Indonesia melalui layanan Grab Car meluncurkan 10 armada bermerek Lamborghini di Senayan City, Jakarta Selatan (Jaksel), kemarin. Sayangnya, peluncuran armada mewah berkecepatan tinggi atau supercar itu tidak mendapat restu dari Pemprov DKI.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah terkejut mendengar adanya peluncuran tersebut. Karena, pertemuan beberapa waktu lalu pascapenertiban Uber dan GrabCar, pelaku bisnis itu sepakat untuk mengikuti tujuh syarat agar beroperasi seperti angkutan umum lainnya.
"Sampai saat ini kami belum menerima kelengkapan prasyarat dari para pebisnis aplikasi, khususnya roda empat tersebut. Kami menyayangkan sikap mereka. Kami akan menindaknya bersama dengan kepolisian," kata Andri Yansyah saat dihubungi, Rabu 21 Oktober 2015.
Andri menjelaskan, sebagai regulator yang melayani masyarakat, pemerintah tentunya mendukung segala bentuk cara pelayanan transportasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, kata dia, seyogianya segala bentuk cara tersebut mengikuti aturan-aturan yang berlaku.
Sebab, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah tidak dapat mengontrol dan menjamin keselamatan masyarakat. Terlebih faktor keselamatan merupakan faktor utama dalam bisnis transportasi.
Untuk itu, apabila pebisnis aplikasi tetap memaksa untuk beroperasi tanpa mau mengurus prasyarat, maka Dishubtransk DKI akan meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mencabut aplikasi layanan angkutan umum tersebut.
"Kami sudah meminta kepolisian untuk terus menindak. Hasilnya akan kami sampaikan ke Kominfo agar segera menutup aplikasi-aplikasi angkutan umum ilegal. Kami tidak tahu, jangan-jangan Lamborghini-nya tidak bersurat seperti yang mayoritas ada di Jakarta," pungkasnya.
Selain itu, apabila Kominfo tidak mampu menutup aplikasi tersebut, Dishubtrans akan bergerak cepat membenahi pelayanan transportasi massal untuk menyaingi keberadaan mereka. Salah satunya mengoperasikan 300 unit bus Kopaja di jalur Transjakarta pada akhir bulan ini.
"Kami harap dengan banyaknya armada bus di jalur Transjakarta, mobilitas pengguna dapat lebih cepat diwujudkan. Kami akan terus memperbaiki layanan transportasi massal, karena kami yakin transportasi murah, cepat, aman dan nyaman akan menjadi rebutan masyarakat," tuturnya.
PILIHAN:
Subsidi Habis, Tarif Commuter Line Naik November
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah terkejut mendengar adanya peluncuran tersebut. Karena, pertemuan beberapa waktu lalu pascapenertiban Uber dan GrabCar, pelaku bisnis itu sepakat untuk mengikuti tujuh syarat agar beroperasi seperti angkutan umum lainnya.
"Sampai saat ini kami belum menerima kelengkapan prasyarat dari para pebisnis aplikasi, khususnya roda empat tersebut. Kami menyayangkan sikap mereka. Kami akan menindaknya bersama dengan kepolisian," kata Andri Yansyah saat dihubungi, Rabu 21 Oktober 2015.
Andri menjelaskan, sebagai regulator yang melayani masyarakat, pemerintah tentunya mendukung segala bentuk cara pelayanan transportasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, kata dia, seyogianya segala bentuk cara tersebut mengikuti aturan-aturan yang berlaku.
Sebab, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah tidak dapat mengontrol dan menjamin keselamatan masyarakat. Terlebih faktor keselamatan merupakan faktor utama dalam bisnis transportasi.
Untuk itu, apabila pebisnis aplikasi tetap memaksa untuk beroperasi tanpa mau mengurus prasyarat, maka Dishubtransk DKI akan meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mencabut aplikasi layanan angkutan umum tersebut.
"Kami sudah meminta kepolisian untuk terus menindak. Hasilnya akan kami sampaikan ke Kominfo agar segera menutup aplikasi-aplikasi angkutan umum ilegal. Kami tidak tahu, jangan-jangan Lamborghini-nya tidak bersurat seperti yang mayoritas ada di Jakarta," pungkasnya.
Selain itu, apabila Kominfo tidak mampu menutup aplikasi tersebut, Dishubtrans akan bergerak cepat membenahi pelayanan transportasi massal untuk menyaingi keberadaan mereka. Salah satunya mengoperasikan 300 unit bus Kopaja di jalur Transjakarta pada akhir bulan ini.
"Kami harap dengan banyaknya armada bus di jalur Transjakarta, mobilitas pengguna dapat lebih cepat diwujudkan. Kami akan terus memperbaiki layanan transportasi massal, karena kami yakin transportasi murah, cepat, aman dan nyaman akan menjadi rebutan masyarakat," tuturnya.
PILIHAN:
Subsidi Habis, Tarif Commuter Line Naik November
(mhd)
Explore More